Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Roda Pemerintahan di Intan Jaya Lumpuh, Ini Penjelasan Bupati dan Kapolda Papua

Kompas.com - 09/02/2021, 13:28 WIB
Setyo Puji

Editor

KOMPAS.com - Roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, tidak berjalan sejak awal 2021.

Bupati dan jajarannya memilih pergi meninggalkan kantor di Distrik Sugapa, ibu kota kabupaten itu karena alasan keamanan.

Hal itu menyusul aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di daerah tersebut yang semakin beringas.

Pasalnya, mereka tak segan melakukan kekerasan jika permintaannya tak dipenuhi.

Baca juga: Bupati Intan Jaya Mengaku Diancam KKB, Begini Tanggapan Kapolda Papua

Pengakuan Bupati Intan Jaya

Kondisi infrastruktur jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (14/2/2015) saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke pegunungan tengah, Papua. KOMPAS.COM / HILDA ALEXANDER Kondisi infrastruktur jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (14/2/2015) saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke pegunungan tengah, Papua.

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni mengakui jika roda pemerintahannya tidak berjalan dengan baik.

Bahkan, ia dan jajarannya sudah sejak awal 2021 telah meninggalkan Sugapa.

Menurutnya, ada beberapa alasan yang menyebabkan hal itu terjadi.

Pertama, karena di Sugapa dianggap tidak ada jaringan fasilitas internet untuk mempersiapkan APBD 2021.

Kedua, karena sebelumnya ia terjangkit Covid-19 dan harus melakukan karantina mandiri.

Baca juga: Bupati Intan Jaya: Saya dan Seluruh PNS Diancam KKB, Minta Uang, Dieksekusi jika Tak Diberi

Ketiga yang juga menjadi alasan utamanya karena faktor keamanan. Terlebih lagi, sebelumnya ia pernah diserang KKB saat mendampingi tim dari TGPF.

"Bukan saya sendiri, seluruh PNS, terutama putra daerah jarang ada di tempat karena mereka dapat ancaman. (KKB) minta bantuan uang atau makanan, kalau tidak dikasih (KKB) malam-malam walau dingin dan hujan mereka bisa menuju ke rumah dengan senjata lengkap," papar Natalis.

"Kalau tidak dikasih mereka eksekusi. Buktinya ada dua warga ditembak karena dianggap dekat dengan aparat. Jadi kalau tidak kasih karena kebetulan tidak ada, lalu dibilang kamu merah putih, jadi kita juga disiksa," tambahnya.

Tanggapan Kapolda Papua

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menunjukkan foto MT, DPO pembelian Senpi dan amunisi, Jayapura, Selasa (5/1/2021)Dok Humas Polda Papua Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menunjukkan foto MT, DPO pembelian Senpi dan amunisi, Jayapura, Selasa (5/1/2021)

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw membenarkan jika roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya saat ini tidak berjalan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com