Terlambat Sebulan, Gaji ASN Akhirnya Cair, tapi lewat Proses yang Tidak Biasa

Selanjutnya, OPD mengajukan SPM itu pada bidang perbendaharaan untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan.

Namun, pencairan gaji di Jember dilakukan dalam kondisi yang tidak biasa.

“Informasi yang saya dapat, tanpa pengajuan dari OPD sudah bisa mencairkan gaji,” kata dia.

Mirfano mengatakan, bila hal itu benar, artinya seluruh proses pencairan ditangani sendiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Pertanyaannya adalah menggunakan prosedur seperti apa, kok tidak biasa. Menggunakan dasar hukum apa,” terang dia.

Sementara, Perbup yang dikeluarkan bupati Jember belum difasilitasi oleh gubernur.

Padahal, dalam pasal 88 Permendagri 120 tahun 2018, seluruh perkada atau perbup harus difasilitasi oleh gubernur, tanpa pengecualian.

“Kami bersyukur sekali sudah bisa menerima gaji bulan Januari. Tapi, kalau ada yang salah dikemudian hari, kan kasihan kepala BPKAD yang harus menanggung risiko sendirian,” ujar dia.

Apalagi, anggaran gaji ASN itu tidak sedikit, yakni sebesar Rp 130 miliar lebih.

Mirfano berharap ada solusi agar proses pencairan gaji bisa cepat, tidak menabrak aturan,  dan tidak berisiko.