Magelang Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Merapi

MAGELANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menetapkan status tanggap darurat Gunung Merapi, Senin (9/11/2020).

Penetapan ini menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi dari waspada menjadi siaga sejak Kamis (5/11/2020). 

Bupati Magelang Zaenal Arifin memaparkan, status tanggap darurat bencana Gunung Merapi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Magelang Nomor: 180.182/364/KEP/46/2020, yang berlaku selama 25 hari terhitung 6-30 November 2020.

"Status tanggap darurat ini bisa kita keluarkan setelah ada surat rekomendasi dari BPPTKG (terkait kondisi Gunung Merapi). Itu menjadi dasar kita," kata Zaenal dalam keterangan pers, di Rumah Dinas Bupati Magelang, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Ratusan Warga Lereng Merapi Wilayah Magelang Mulai Dievakuasi

Dengan keputusan ini, maka Pemkab Magelang memiliki dasar untuk menentukan langkah dan mempercepat penanganan bencana, terutama terkait anggaran, persiapan logistik dan segala kebutuhan di tempat pengungsian dan lainnya.

Zaenal menyebut, Pemkab Magelang telah mengalokasikan sekitar Rp 5 miliar untuk penanganan bencana ini yang diambil dari APBD Perubahan tahun  2020.

Walau begitu, di dalam anggaran ini ada belanja tak terguda (BTT) yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dengan nominal mencapai ratusan juta rupiah.

"Nanti akan kita evaluasi di lapangan untuk menangani Covid-19 sekaligus menangani pengungsi. Tentunya kita jalankan sesuai regulasi dan aturan yang ada, sehingga tidak ada persoalan hukum pascabencana," sebut Zaenal.

Baca juga: Data Terkini BPBD Magelang, 795 Warga Lereng Merapi Mengungsi, Tersebar di 9 Titik

Sebagai informasi, saat ini Pemkab Magelang telah menangani lebih dari 795 jiwa pengungsi di 9 titik tempat evakuasi akhir (TEA) yang tersebar di wilayah ini.

Pengungsi ini berasal dari dusun-dusun di kawasan rawan bencana (KRB) III atau sekitar 5 kilometer dari puncak Gunung Merapi.

"Kita juga persiapkan tempat-tempat untuk menampung pengungsi, seperti sekolah, bangunan milik pemerintah, dan lain. Termasuk memperbaiki jalur evakuasi yang rusak," kata Zaenal.