Video 2 Perempuan Berkelahi hingga Berdarah di Aceh, Ini Penjelasannya

Latar belakang masalah

Kapolres Aceh Tengah AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat mengatakan, perkelahian itu terjadi sekitar pada 21 Oktober 2020.

Kasus penganiayaan itu terjadi di kawasan Paya Sangor, Kampung Kung, Kecamatan Pegasing.

"Pelaku penganiayaan beserta keluarga sudah kita amankan ke Polsek Pegasing," kata Sandy Sinurat kepada wartawan, Kamis (22/10/2020).

Menurut Sandy, rumah warga yang diduga melakukan penganiayaan itu terbakar tak lama setelah kasus perkelahian.

Diduga, rumah itu sengaja dibakar oleh sejumlah warga sekitar pada Rabu malam.

"Saat rumah ini ditinggal (pemilik diperiksa di Polsek), sejumlah warga sekitar melakukan pembakaran dan sama-sama kita melihat, rumah ini sudah hangus terbakar," ujar Sandy.

Sandy memastikan bahwa polisi akan menindak tegas siapapun yang melakukan upaya main hakim sendiri.

Sandy mengatakan, sumber masalah dari kejadian tersebut adalah konflik tanah di Paya Sangor, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.

Lahan tersebut diketahui merupakan lahan hak pakai nomor satu milik Pemerinah Aceh.

Diduga telah terjadi sengketa perebutan lahan di antara warga yang menyebabkan penganiayaan hingga pembakaran rumah.

"Pemerintah Provinsi tidak menguasai dan mengelola, akhirnya semua pihak di sini saling mengklaim dan ini berlangsung sejak 1982, artinya sudah puluhan tahun. Banyak pihak yang mengklaim dan mencari keuntungan atas obyek ini," kata Sandy.

Sandy mengatakan, polisi bersama berbagai pihak termasuk Kodim 0106 Aceh Tengah sudah melakukan berbagai upaya agar konflik tidak terjadi.

Apalagi, sebelumnya sudah ada kejadian perusakan tanaman di lokasi tersebut.

"Kami semua meminta Pemerintah Aceh bisa lebih serius, agar kasus seperti ini tidak terjadi. Urusan lahan ini menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, agar dikelola dengan baik, supaya ini tidak menjadi sumber masalah bagi masyarakat di sini," kata Sandy.

Selain bersama Komandan Kodim, Kapolres juga membawa serta pengurus Majelis Adat Gayo dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengah untuk mengatasi konflik tersebut.