Polemik UU Cipta Kerja, Edy Rahmayadi: Jika Menyengsarakan Rakyat, Saya Berdiri Paling Depan Membelanya

Kompas.com - 13/10/2020, 11:54 WIB
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi usai rapat dengan Forkopimda dan perwakilan buruh di pendopo rumah dinas gubernur, Senin (12/10/2020) KOMPAS.com/ MEI LEANDHAGubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi usai rapat dengan Forkopimda dan perwakilan buruh di pendopo rumah dinas gubernur, Senin (12/10/2020)
Editor Setyo Puji

KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi hingga saat ini belum menentukan sikap untuk menanggapi tuntutan para buruh.

Hal itu karena hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima draf final omnibus law UU Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah dan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu.

Oleh karena itu, jika sudah mendapatkan salinan draf yang valid tersebut, ia akan membuat kelompok kerja (pokja) yang terdiri akademisi, penegak hukum, dan perwakilan buruh.

Pokja itu nanti akan membahas dan menelaah pasal per pasal yang dianggap kontroversial.

Jika memang ditemukan potensi pasal yang dapat merugikan buruh, ia mengaku tidak akan menyurati, melainkan menghadap presiden secara langsung untuk memperjuangkan aspirasinya.

"Dinginkan dulu kepala kita, pahami satu demi satu pasal-pasalnya. Jika ada yang berpotensi menyengsarakan rakyat, saya berdiri paling depan membela rakyat. Saya tidak mau membela yang salah," kata Edy saat memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan perwakilan buruh di Medan, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Diminta Bersurat ke Presiden soal UU Cipta Kerja, Ini Kata Edy Rahmayadi

Menurutnya, kajian itu diperlukan agar dalam bersikap nantinya memiliki dasar yang jelas. Sehingga, dapat meminimalisasi informasi hoaks.

Mengingat informasi terkait draf final regulasi tersebut hingga saat ini masih simpang siur.

"Saya minta benar-benar apa yang jadi wewenang kita, kita jalankan. Tapi saya tidak mau pakai bahasa katanya, menurut si ini, harus dari observasi kalian (buruh) sendiri. Kita harus sama-sama memahami dan mengerti betul omnibus law ini," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut Anggiat Pasaribu menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang dianggap tidak transparan dalam pengesahan UU Cipta Kerja tersebut.

Pasalnya, dengan tidak segera dipublikasikannya draf final itu justru dapat menghambat masyarakat untuk dapat berpartisipasi melakukan pengawasan.

Baca juga: Draf Final UU Cipta Kerja Berubah-ubah, Serikat Buruh: Bagaimana Kita Bisa Mendiskusikan Pasal

Oleh karena itu, ia mendesak presiden agar menangguhkan terlebih dahulu penerapan regulasi itu.

"Bagaimana kita bisa mendiskusikan pasal demi pasal, sampai hari ini kami tidak memiliki induk isi dari omnibus law. Kami yakin Bapak (Edy) adalah Bapak kami, yang memahami kami. Kami harap Bapak mau menyurati Presiden untuk penangguhan pemberlakuan undang-undang omnibus law," kata Anggiat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KM Fajar Baru 8 Terbakar Saat Bersandar di Pelabuhan Rakyat Sorong, Korban Jiwa Nihil

KM Fajar Baru 8 Terbakar Saat Bersandar di Pelabuhan Rakyat Sorong, Korban Jiwa Nihil

Regional
Kacang Tak Lupa Kulit, Ganjar Sempatkan Diri Sowan ke Rumah Indekos Semasa Kuliah

Kacang Tak Lupa Kulit, Ganjar Sempatkan Diri Sowan ke Rumah Indekos Semasa Kuliah

Regional
'Herlis Memang Pulang Kampung, Tapi Sudah Jadi Mayat'

"Herlis Memang Pulang Kampung, Tapi Sudah Jadi Mayat"

Regional
Kebijakan Wali Kota Hendi Antar Semarang Jadi Pilot Project Pendataan Keluarga

Kebijakan Wali Kota Hendi Antar Semarang Jadi Pilot Project Pendataan Keluarga

Regional
Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Regional
Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Regional
Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Regional
Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Regional
Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah 'Siap, Pak'

Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah "Siap, Pak"

Regional
Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

Regional
Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Regional
Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Regional
Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Regional
Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X