Memenuhi Kantor DPRD, Buruh di Sumedang Minta Omnibus Law Dibatalkan

Kompas.com - 07/10/2020, 15:12 WIB
Ratusan perwakilan serikat buruh berorasi menolak UU Cipta Kerja di kantor Sekretariat DPRD Sumedang, Rabu (7/10/2020). AAM AMINULLAH/KOMPAS.com KOMPAS.COM/AAM AMINULLAHRatusan perwakilan serikat buruh berorasi menolak UU Cipta Kerja di kantor Sekretariat DPRD Sumedang, Rabu (7/10/2020). AAM AMINULLAH/KOMPAS.com

SUMEDANG, KOMPAS.com - Seluruh serikat buruh di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, meminta pemerintah pusat membatalkan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Tuntutan ini disampaikan ratusan perwakilan buruh saat berunjuk rasa di depan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (7/10/2020).

Sejak Rabu pagi, ratusan buruh sudah menduduki Kantor DPRD Sumedang. Hingga siang ini, massa masih bertahan di tempat itu.

Baca juga: Ada dalam UU Cipta Kerja, Apa Itu Lembaga Pengelola Investasi?

Aksi sempat memanas saat buruh saling dorong dengan anggota TNI/Polri, dan Satpol PP Sumedang yang mengawal jalannya aksi.

Koordinator aksi sekaligus Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Bandung Raya, Slamet Prianto mengatakan, jika aspirasi hari ini tidak membuahkan hasil, maka buruh di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung akan melakukan aksi lebih besar pada Kamis besok.

"Sampai siang ini, aspirasi kami di sini tidak didengar. Kalau tidak ada hasil, besok kami akan melakukan aksi di Jalan Raya Bandung-Garut. Kami juga akan melakukan sweeping ke pabrik-pabrik," ujar Slamet di sela aksi di Kantor DPRD Sumedang, Rabu siang.

Baca juga: Ricuh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Bandung, 9 Orang yang Diamankan Berstatus Mahasiswa

Slamet menuturkan, aksi pada Kamis besok dipastikan akan diikuti puluhan ribu buruh.

Karena, tidak hanya buruh di kawasan industri Sumedang, tapi juga akan diikuti buruh di kawasan industri Kabupaten Bandung.

"Kami sudah meminta kepada pihak kepolisian agar mengosongkan satu jalur di Jalan Raya Bandung-Garut, sehingga aksi kami besok tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan nasional Bandung-Garut," tutur Slamet.

Slamet menyebutkan, buruh di Sumedang menuntut agar pemerintah menerbitkan Perppu UU Cipta Kerja.

"Tuntutan aksi hari ini dan besok dengan massa yang lebih besar lagi, kami meminta pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja melalui Perppu," kata Slamet.

Slamet mengatakan, UU Cipta Kerja sangat merugikan bagi buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia.

"Kalau pemerintah tidak mengeluarkan Perppu, tentunya kami mendorong agar UU Cipta Kerja ini dibatalkan melalui judicial review melalui Mahkamah Konstitusi," kata Slamet.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kerumunan, Gelaran Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Gelaran Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Regional
Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Regional
Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X