Kompas.com - 07/10/2020, 15:12 WIB

SUMEDANG, KOMPAS.com - Seluruh serikat buruh di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, meminta pemerintah pusat membatalkan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Tuntutan ini disampaikan ratusan perwakilan buruh saat berunjuk rasa di depan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (7/10/2020).

Sejak Rabu pagi, ratusan buruh sudah menduduki Kantor DPRD Sumedang. Hingga siang ini, massa masih bertahan di tempat itu.

Baca juga: Ada dalam UU Cipta Kerja, Apa Itu Lembaga Pengelola Investasi?

Aksi sempat memanas saat buruh saling dorong dengan anggota TNI/Polri, dan Satpol PP Sumedang yang mengawal jalannya aksi.

Koordinator aksi sekaligus Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Bandung Raya, Slamet Prianto mengatakan, jika aspirasi hari ini tidak membuahkan hasil, maka buruh di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung akan melakukan aksi lebih besar pada Kamis besok.

"Sampai siang ini, aspirasi kami di sini tidak didengar. Kalau tidak ada hasil, besok kami akan melakukan aksi di Jalan Raya Bandung-Garut. Kami juga akan melakukan sweeping ke pabrik-pabrik," ujar Slamet di sela aksi di Kantor DPRD Sumedang, Rabu siang.

Baca juga: Ricuh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Bandung, 9 Orang yang Diamankan Berstatus Mahasiswa

Slamet menuturkan, aksi pada Kamis besok dipastikan akan diikuti puluhan ribu buruh.

Karena, tidak hanya buruh di kawasan industri Sumedang, tapi juga akan diikuti buruh di kawasan industri Kabupaten Bandung.

"Kami sudah meminta kepada pihak kepolisian agar mengosongkan satu jalur di Jalan Raya Bandung-Garut, sehingga aksi kami besok tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan nasional Bandung-Garut," tutur Slamet.

Slamet menyebutkan, buruh di Sumedang menuntut agar pemerintah menerbitkan Perppu UU Cipta Kerja.

"Tuntutan aksi hari ini dan besok dengan massa yang lebih besar lagi, kami meminta pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja melalui Perppu," kata Slamet.

Slamet mengatakan, UU Cipta Kerja sangat merugikan bagi buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia.

"Kalau pemerintah tidak mengeluarkan Perppu, tentunya kami mendorong agar UU Cipta Kerja ini dibatalkan melalui judicial review melalui Mahkamah Konstitusi," kata Slamet.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Regional
Adu Nyali Menghuni Kota Kendari

Adu Nyali Menghuni Kota Kendari

Regional
Berkat Inovasi, Bupati Jekek Sebut Wonogiri Raih PPD Kabupaten Terbaik III Nasional 2022

Berkat Inovasi, Bupati Jekek Sebut Wonogiri Raih PPD Kabupaten Terbaik III Nasional 2022

Regional
Berhasil Dorong Pertumbuhan Pendidikan Vokasi, Gubernur Riau Terima Penghargaan dari Apvokasi

Berhasil Dorong Pertumbuhan Pendidikan Vokasi, Gubernur Riau Terima Penghargaan dari Apvokasi

Regional
Targetkan Percepatan Pembangunan di Medan, Walkot Bobby Dorong Dinas PMPTSP Jaring Investasi

Targetkan Percepatan Pembangunan di Medan, Walkot Bobby Dorong Dinas PMPTSP Jaring Investasi

Regional
Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemkab Sumedang, Bupati Dony: IPM Sumedang Peringkat Ketiga Se-Jabar

Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemkab Sumedang, Bupati Dony: IPM Sumedang Peringkat Ketiga Se-Jabar

Regional
Genap 4 Tahun Pimpin Sumedang, Dony-Erwan Paparkan Capaian Kinerja di Berbagai Bidang

Genap 4 Tahun Pimpin Sumedang, Dony-Erwan Paparkan Capaian Kinerja di Berbagai Bidang

Regional
Wujudkan Keinginan Pedagang, Bobby Nasution Resmikan Pasar Aksara di Deli Serdang

Wujudkan Keinginan Pedagang, Bobby Nasution Resmikan Pasar Aksara di Deli Serdang

Regional
Portal Media Center Riau Berhasil Raih Penghargaan Anugerah Media Center Daerah 2022

Portal Media Center Riau Berhasil Raih Penghargaan Anugerah Media Center Daerah 2022

Regional
Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Regional
Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Regional
Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.