Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Serentak Saat Pandemi, Machfud Arifin: Mau Ditunda atau Tidak, Kita Siap...

Kompas.com - 22/09/2020, 23:15 WIB
Achmad Faizal,
Dheri Agriesta

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Bakal calon kepala daerah di Pilkada Surabaya 2020 akan mematuhi keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan pemilu selama pandemi Covid-19.

Bakal calon wali kota Surabaya Machfud Arifin tak mempermasalahkan waktu penyelenggaraan pilkada.

Ia siap jika pilkada ditunda karena pandemi Covid-19.

"Mau ditunda atau tidak, kita siap perang," katanya usai menggelar sosialisasi di Hotel Mercure Surabaya, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Machfud menyerahkan keputusan itu kepada pemerintah.

"Kami tidak ada ruginya, perang kapan pun kami siap," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan bakal calon wakil wali kota yang diusung PDI-Perjuangan, Armuji. Pihaknya patuh jika pilkada ditunda karena pandemi Covid-19.

"Keputusan itu pastinya sudah melalui pertimbangan matang, jadi kami siap mengikuti," kata Armuji dikonfirmasi, Selasa.

Wacana penundaan pilkada karena pandemi Covid-19 merebak beberapa hari terakhir. Seperti yang disuarakan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sempat melontarkan usulan yang sama. Di Surabaya, kelompok mahasiswa ikut mendesak penundaan pilkada serentak.

Sementara itu, juru bicara presiden Fadjroel Rachman menyatakan, Pilkada Serentak 2020 tak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat.

"Penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," ujar Fadjroel, dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Pilkada Kabupaten Malang, Seorang Bakal Calon dari Jalur Independen Positif Covid-19

Menurutnya, pilkada harus tetap diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

"Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," kata Fadjroel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com