Khofifah Soroti Rancangan Perubahan Penggunaan APBD Jember, Ini Rinciannya

JEMBER, KOMPAS.com – Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyoroti penambahan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember.

Anggaran itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

Sebab anggaran tambahan itu bukan untuk penanganan Covid-19, tapi program kegiatan yang tak mendesak.

Salah satunya anggaran Bappeda yang menambahkan anggaran penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp 1,6 miliar.

Anggaran tersebut awalnya sebesar Rp 30 juta. Tapi, dalam rancangan peraturan bupati tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah 2020, anggaran itu bertambah sebanyak 5.438 persen.

Tambahan lain juga terjadi pada Dinas Pendidikan. Anggaran penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik naik menjadi Rp 472 juta. Awalnya, anggaran itu sebesar Rp 319 juta.

Kemudian, penyediaan peralatan dan bahan kebersihan sebesar Rp 200 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 146 juta dari anggaran sebelumnya, Rp 54 juta.

Baca juga: Khofifah Soroti Anggaran Karangan Bunga Rp 2,6 Miliar di Pemkab Jember

Bahkan, anggaran untuk pemberdayaan tenaga pendidik kependidikan satuan PAUD mencapai Rp 23,6 miliar. Mengalami kenaikan Rp 1,9 miliar dari penganggaran semula sebesar Rp 21,6 miliar.

Selain itu, DPU Bina Marga dan Sumberdaya Air juga menganggarkan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar Rp 22,1 miliar. Mengalami kenaikan sebesar Rp 10,3 miliar dari anggaran semula sebesar Rp 11,7 miliar.

Kemudian, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menganggarakan penunjang administrasi dan operasional rutin kantor sebesar Rp 2,6 miliar. Naik sebesar Rp 321 juta dari penganggaran semula Rp 2,2 miliar.

Selanjutnya, Bagian Umum yang menganggarkan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp 4,4 miliar. Naik Rp 702 juta dari penganggaran semula Rp 3,7 miliar.

Tak hanya itu, gubernur juga menyoroti program baru di sejumlah OPD yang semula tidak dianggarkan.

Seperti Diskominfo yang menganggarkan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan sebesar Rp 180 juta.

Dalam surat gubernur itu, juga disebutkan OPD yang alokasi belanja Dinas Pendidikan, yakni sebesar Rp 1,236 triliun. Bertambah Rp 4,1 miliar dari anggaran semula sebesar 1,232 triliun.

Kemudian, total belanja Diskominfo dianggarakan sebesar Rp 15,9 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 780 juta dari anggara semula Rp 15,1 miliar.

Selain itu, juga Disperindag sebesar Rp 38,8 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 5,2 miliar dari anggaran semula Rp 33,6 miliar.

Untuk itu, Gubernur meminta agar Pemkab Jember meneliti dan mencermati kembali penambahan alokasi anggaran tersebut. Sebab, tidak termasuk dalam penanganan Covid-19.

“Apabila bukan untuk penanganan Covid-19, supaya dihapus penganggarannya,” Kata Khofifah dalam surat itu.

Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim tidak memahami kenaikan sejumlah anggaran itu. Sebab, dPRD Jember tak pernah dilibatkan dalam membahas anggaran.

Baca juga: Khawatir Tenggelam, Anggota DPRD Jember Rapat Paripurna Pakai Pelampung

“DPRD tidak pernah dilibatkan, apalagi pada hal teknis," kata Halim saat dihubungi, Kamis (11/6/2020).

Bahkan, pada tahun 2019 lalu, DPRD juga tidak pernah diberikan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Padahal RKA itu wajib diberikan pada DPRD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano belum bisa dikonfirmasi. Mirfano belum menjawab telepon dan pesan yang dikirimkan Kompas.com.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Gatot Triyono menyebut telah menindaklanjuti surat tersebut.

“Sudah ditindaklanjuti,” kata Gatot singkat.