Bingung Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Wali Kota Solo Rudy: Kita Harus Bayar yang Mana?

Kompas.com - 14/05/2020, 15:30 WIB
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (11/5/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIWali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (11/5/2020).

KOMPAS.com - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengkritik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dilansir dari KompasTV, Rudy, sapaan akrab Wali Kota Surakarta tersebut, mengaku bingung dengan besaran iuran BPJS Kesehatan yang baru dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

"Karena keputusan MA belum dijalankan, tapi sudah ada aturan baru, ini membuat pemda bingung. Kita harus bayar Rp 42 ribu atau Rp 35 ribu?" ujar dia, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini Alasan Pemerintah

Selain itu, menurut Rudy, ada yang harus diluruskan soal Perpres yang disebut berlaku sejak ditandatangani. Namun, di dalam perpres tersebut justru tertulis berlaku pada 2021.

“Ini mesti harus diluruskan dulu," tutur Rudy.

Karena itu, Rudy meminta kepada Presiden Jokowi untuk meninjau kembali Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Lalu, Rudy juga menilai kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang diambil Presiden Jokowi terlalu terburu-buru.

Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) belum lama ini telah menganulir Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur soal kenaikan iuran BPJS.

"Keputusan MA kan baru saja itu. Tapi sekarang muncul perpres baru lagi," kata FX Rudy di Solo, Jawa Tengah Kamis (14/5/12).

Rudy juga menganggap, keluarnya Perpres di tengah pandemi corona, dinilai tidak tepat. 

"Kondisi seperti ini menaikkan BPJS menurut saya nggak pas karena banyak masyarakat kena PHK, dirumahkan. Bagi yang mandiri, kondisinya nggak bisa mengais rezeki. Usulan saya ditinjau kembalilah," kata Rudy.

 

Isi Perpres

Kartu BPJS KesehatanShutterstock Kartu BPJS Kesehatan

Di Pasal 34 di Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tersebut, mengatur besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Bunyi pasal 34 poin B menjelaskan, untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, iuran peserta mandiri kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000.

Lalu, peserta iuran mandiri kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000. Sedangkan, peserta iuran peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 35.000.

Baca juga: Pengakuan Anggota DPRD Gresik yang Tawarkan Rp 500 Juta ke Korban Perkosaan Agar Cabut Laporan Polisi

Perpres Nomor 64 tahun 2020 juga menjelaskan ketentuan besaran iuran di atas mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Dalam Perpres tersebut, Jokowi juga resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri sebesar 100 persen yang berlaku mulai April 2020 lalu.

Sementara itu, BPJS Watch menilai aturan ini masih memberatkan masyarakat. Pasalnya, iuran peserta mandiri kelas I dan II dianggap tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya.

"Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar, sehingga seenaknya menaikkan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat," kata Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar.

Baca juga: "Prank" Petugas Medis Kejang-kejang dan Mengaku Positif Corona, Gadis Ini Ditangkap

Seperti diberitakan sebelumnya, putusan Mahkamah Agung (MA) menyebutkan telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Februari 2020.

Namun, Presiden Jokowi diketahui justru memilih menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Perpres baru.

Dalam aturan baru itu, kenaikkan iuran BPJS Kesehatan berlaku bagi peserta mandiri kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Jadi Guru Honorer itu Banyak Membatin, Tidak Tahan kalau Bukan Panggilan Jiwa'

"Jadi Guru Honorer itu Banyak Membatin, Tidak Tahan kalau Bukan Panggilan Jiwa"

Regional
Kisah Khamdan, Terpilih Jadi Guru Inovatif meski Mengajar di Pedalaman NTT Tanpa Listrik dan Sinyal

Kisah Khamdan, Terpilih Jadi Guru Inovatif meski Mengajar di Pedalaman NTT Tanpa Listrik dan Sinyal

Regional
Cerita Guru Honorer David Berdayakan Lansia untuk Buat Pot Sabut Kelapa: Gaji Minus Tak Masalah

Cerita Guru Honorer David Berdayakan Lansia untuk Buat Pot Sabut Kelapa: Gaji Minus Tak Masalah

Regional
Bahar bin Smith Menolak Diperiksa Polisi, Ini Kata Pengacara

Bahar bin Smith Menolak Diperiksa Polisi, Ini Kata Pengacara

Regional
Seorang Pria Tembak Kepala Ayah Teman Anaknya hingga Tewas

Seorang Pria Tembak Kepala Ayah Teman Anaknya hingga Tewas

Regional
5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia

5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia

Regional
Kabupaten Cianjur Terancam Zona Merah Covid-19

Kabupaten Cianjur Terancam Zona Merah Covid-19

Regional
Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina

Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina

Regional
Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka

Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka

Regional
Suami Bupati dan 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19 Usai Tur ke Bromo, Ganjar: Kurangi Piknik

Suami Bupati dan 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19 Usai Tur ke Bromo, Ganjar: Kurangi Piknik

Regional
Gentar, Guru Asli Orang Rimba yang Tak Ingin Lagi Warga Pedalaman Ditipu

Gentar, Guru Asli Orang Rimba yang Tak Ingin Lagi Warga Pedalaman Ditipu

Regional
Ayah Angkat Ceritakan Kelamnya Masa Kecil Bocah Diduga Kleptomania

Ayah Angkat Ceritakan Kelamnya Masa Kecil Bocah Diduga Kleptomania

Regional
Aksara Bali di Proyek Rp 22 Miliar Alun-alun Gianyar Keliru

Aksara Bali di Proyek Rp 22 Miliar Alun-alun Gianyar Keliru

Regional
Cerita Dimas, Sukses Kembangkan Budidaya Tanaman Bonsai Kelapa Beromzet Jutaan Rupiah

Cerita Dimas, Sukses Kembangkan Budidaya Tanaman Bonsai Kelapa Beromzet Jutaan Rupiah

Regional
Menyoal Penularan Covid-19 Saat Sekolah Tatap Muka di Gunungkidul, Siswa Terpapar dari Guru Positif Corona

Menyoal Penularan Covid-19 Saat Sekolah Tatap Muka di Gunungkidul, Siswa Terpapar dari Guru Positif Corona

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X