Jokowi Larang Mudik, Ridwan Kamil Bakal Perketat Akses Masuk ke Jabar

Kompas.com - 21/04/2020, 15:36 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat koordinasi persiapan PSBB Bandung Raya bersama Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi di Markas Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (20/4/2020) kemarin. Humas JabarGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat koordinasi persiapan PSBB Bandung Raya bersama Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi di Markas Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (20/4/2020) kemarin.

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memperketat akses jalur masuk ke wilayah Jawa Barat menyusul pengumuman larangan mudik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pintu-pintu di Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diperketat bila tujuannya tidak ada urgensi. Jadi kegiatan bolak-balik secara sosial tidak akan tembus di wilayah PSBB kan, protokol yang sama kami berlakukan," ucap Emil, sapaan akrabnya usai meninjau posko penanganan Covid-19 Partai Nasdem di Jalan A. H Nasution, Kota Bandung, Selasa (21/4/2020).

Menurut Emil, instruksi Presiden juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan skema untuk memperketat akses masuk para pemudik.

"Dan instruksi Presiden ini kami jadi punya keleluasaan untuk menterjemahkan lebih ketat. Di titik-titik masuk baik di level RT RW untuk menolak pemudik lebih tegas dengan alasan kesehatan," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik, Tol Cikampek, Merak, dan Jagorawi Bakal Disekat

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Hal itu ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Selasa (21/4/2020).

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini. Dalam rapat sebelumnya, pemerintah diketahui belum melarang mudik dan hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman.

Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Namun, Kepala Negara menyebutkan, berdasarkan survei, masih ada 24 persen masyarakat yang bersikeras akan mudik.

"Artinya, masih ada angka yang sangat besar," kata dia.

Dengan demikian, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas agar masyarakat tidak mudik sehingga penyebaran virus corona di Indonesia dapat dicegah.

Baca juga: Larangan Mudik Berlaku Mulai 24 April 2020



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran di Kotabaru Kalsel, 150 Rumah Habis Terbakar

Kebakaran di Kotabaru Kalsel, 150 Rumah Habis Terbakar

Regional
Siapa Sangka, Hobi Steven Mengoleksi Tanaman Karnivora Mampu Hasilkan Cuan Jutaan Rupiah

Siapa Sangka, Hobi Steven Mengoleksi Tanaman Karnivora Mampu Hasilkan Cuan Jutaan Rupiah

Regional
Operasi Zebra, Polisi Bagikan Masker dan Boneka ke Pengguna Jalan, Tak Ada Sanksi Tilang

Operasi Zebra, Polisi Bagikan Masker dan Boneka ke Pengguna Jalan, Tak Ada Sanksi Tilang

Regional
Dirut Bank di Salatiga Bantah Uang Nasabah Rp 1 M Raib: Transaksi Dilakukan di Luar Kantor

Dirut Bank di Salatiga Bantah Uang Nasabah Rp 1 M Raib: Transaksi Dilakukan di Luar Kantor

Regional
3 Pesepeda di Sleman Diduga Disiram Air Keras Saat Gowes

3 Pesepeda di Sleman Diduga Disiram Air Keras Saat Gowes

Regional
Ada 1,9 Juta Pemilih Milenial dan 3.989 Difabel di Pilkada Banten

Ada 1,9 Juta Pemilih Milenial dan 3.989 Difabel di Pilkada Banten

Regional
Polisi Tangkap Siswi SMA yang Diduga Buang Bayinya di Depan Panti Asuhan

Polisi Tangkap Siswi SMA yang Diduga Buang Bayinya di Depan Panti Asuhan

Regional
Cerita 11 Tahun Susuri Setapak di Hutan Belantara Kalimantan demi Mengajar...

Cerita 11 Tahun Susuri Setapak di Hutan Belantara Kalimantan demi Mengajar...

Regional
Proses Hukum Pelaku Perusakan Mesin ATM BRI Dihentikan Polisi, Ini Alasannya

Proses Hukum Pelaku Perusakan Mesin ATM BRI Dihentikan Polisi, Ini Alasannya

Regional
Tak Ada Kasus Covid-19 Baru di Mataram Selama 6 Hari, Gugus Tugas: Semoga Terus Bertahan

Tak Ada Kasus Covid-19 Baru di Mataram Selama 6 Hari, Gugus Tugas: Semoga Terus Bertahan

Regional
Jejak Perjalanan Warga Rohingya yang Terdampar di Aceh, Berlayar dari Bangladesh dengan Tujuan Akhir Malaysia

Jejak Perjalanan Warga Rohingya yang Terdampar di Aceh, Berlayar dari Bangladesh dengan Tujuan Akhir Malaysia

Regional
Viral, Video Wisatawan Lompat dari Tebing Saat Gelombang Tinggi

Viral, Video Wisatawan Lompat dari Tebing Saat Gelombang Tinggi

Regional
Penahanan Warganet yang Ancam Bunuh Dokter dan Polisi Ditangguhkan, Ini Alasannya...

Penahanan Warganet yang Ancam Bunuh Dokter dan Polisi Ditangguhkan, Ini Alasannya...

Regional
Masyarakat Boyolali Hanya Diizinkan Gelar Pernikahan 'Drive-Thru'

Masyarakat Boyolali Hanya Diizinkan Gelar Pernikahan "Drive-Thru"

Regional
Cegah Pernikahan Dini di Mataram, Paslon Selly-Manan Akan Buat Balai Mediasi di Kelurahan

Cegah Pernikahan Dini di Mataram, Paslon Selly-Manan Akan Buat Balai Mediasi di Kelurahan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X