Meski Pandemi Covid-19, Pemprov Jabar Minta OPD Pertahankan Opini WTP

Adapun, pada entry meeting daring ini, Setiawan juga memaparkan pihaknya telah menyampaikan kelengkapan LKPD audit Tahun 2019 pada 20 Maret lalu melalui surat elektronik.

Sementara, berkas (hard copy) berisi surat pertanggungjawaban, surat review, hasil review, dan lainnya yang diminta BPK telah dikirimkan pada 8 April lalu.

Setiawan pun memastikan, Pemprov Jabar sangat terbuka untuk berkoordinasi dan menjadi mitra bagi BPK dalam rangka pemeriksaan keuangan di daerah.

"Tentunya mudah-mudahan teman-teman kabupaten/kota juga sama-sama mendukung (proses pemeriksaan BPK)," ujar Setiawan.

Dalam entry meeting itu, beberapa daerah di Jabar turut melaporkan auditnya kepada BPK Perwakilan Jabar, di antaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya.

Baca juga: Bantu Warga Terdampak Covid-19, Pemprov Jabar Canangkan Gerakan Nasi Bungkus

Turut hadir mendampingi Setiawan di Gedung Sate adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jabar Hening Widiatmoko dan Inspektur Daerah sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Ferry Sofwan Arif.