Meski Pandemi Covid-19, Pemprov Jabar Minta OPD Pertahankan Opini WTP

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) agar tetap menyiapkan administrasi dengan baik di tengah pandemi Covid-19 untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja pun meminta semua pihak untuk kompak dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 ini.

Dia mengatakan itu usai mengikuti video konferensi entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (15/4/2020).

Dalam dialog bersama Kepala Perwakilan BPK Jabar Arman Syifa, Setiawan juga melaporkan kondisi terkini Jabar di tengah persebaran Covid-19.

Baca juga: Begini Teknis Penyaluran Bansos Saat PSBB di Jawa Barat

Dia mengatakan, Pemprov Jabar terus berupaya mencegah agar dampak pandemi itu tidak meluas serta melakukan perawatan maksimal kepada para pasien.

"Di anggaran tahun 2020, segala resource (sumber) yang bisa dialihkan, kami alihkan untuk (penanggulangan) Covid-19,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Tak hanya itu, dia mengaku pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga jarak dan tetap di rumah.

"Selain itu kami menambah rumah sakit rujukan menjadi 105," kata Setiawan.

Target WTP untuk LKPD TA 2019

Lebih lanjut, Setiawan menyebut, Pemprov Jabar juga menargetkan opini WTP untuk LKPD Tahun 2019.

Baca juga: BPK dan Pemerintah Bahas Pengalihan Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Dia menyebut, jika opini WTP kali ini didapatkan, maka Pemprov Jabar akan mendapatkan opini WTP untuk kesembalian kalinya sejak 2011.

"Sudah seharusnya kami tetap mempertahankan yang sudah diraih berturut-turut (yaitu) WTP,” ungkapnya.

Untuk itu, dia pun berharap pemeriksaan LKPD Pemprov Jabar Tahun 2019 secara administrasi dan fisik di lapangan semua berjalan baik.

“Karena adanya BPK ini penting untuk koreksi dan feedback bagi kami. Kami anggap BPK merupakan partner agar pembangunan di Jabar lebih baik lagi," katanya.

Setiawan juga menegaskan, bila semua kegiatan dan anggaran dikelola dengan baik, maka pelayanan bagi masyarakat pun berjalan dengan baik.

Baca juga: Ridwan Kamil: Kabar Baik, Pabrik Masker Bedah Standar WHO di Jabar Mampu Produksi 1 Juta Unit Per Hari untuk Tenaga Medis

"Tidak hanya di provinsi tapi juga kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Jadi (pemeriksaan) ini adalah siklus yang harus dijaga, pemeriksaan jangan dianggap beban," tambahnya.

Adapun, pada entry meeting daring ini, Setiawan juga memaparkan pihaknya telah menyampaikan kelengkapan LKPD audit Tahun 2019 pada 20 Maret lalu melalui surat elektronik.

Sementara, berkas (hard copy) berisi surat pertanggungjawaban, surat review, hasil review, dan lainnya yang diminta BPK telah dikirimkan pada 8 April lalu.

Setiawan pun memastikan, Pemprov Jabar sangat terbuka untuk berkoordinasi dan menjadi mitra bagi BPK dalam rangka pemeriksaan keuangan di daerah.

"Tentunya mudah-mudahan teman-teman kabupaten/kota juga sama-sama mendukung (proses pemeriksaan BPK)," ujar Setiawan.

Dalam entry meeting itu, beberapa daerah di Jabar turut melaporkan auditnya kepada BPK Perwakilan Jabar, di antaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya.

Baca juga: Bantu Warga Terdampak Covid-19, Pemprov Jabar Canangkan Gerakan Nasi Bungkus

Turut hadir mendampingi Setiawan di Gedung Sate adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jabar Hening Widiatmoko dan Inspektur Daerah sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Ferry Sofwan Arif.