KPU Sulut Dukung Penundaan Pilkada Serentak 2020

Kompas.com - 31/03/2020, 18:03 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

MANADO, KOMPAS.com - Komisi II DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020.

Kesepakatan penundaan pilkada itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020), kemarin.

Baca juga: Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara Ardiles Mewoh mendukung penundaan Pilkada 2020 di tengah pandemi corona.

"Kami menunggu instruksi resmi selanjutnya dari KPU RI. Ini tentu untuk alasan kemanusiaan yang jauh lebih penting," tutur Ardiles kepada wartawan, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Sementara itu, Pengamat Politik Sulawesi Utara Ferry Liando menuturkan, jika Pilkada ditunda maka ada beberapa hal yang perlu disikapi.

"Pasal 120 Ayat (1) UU 1/2015 menyebutkan bahwa 'Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan',” kata Ferry saat dikonfirmasi.

Akademis Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini menambahkan, penundaan pilkada dapat menjadi ancaman bagi incumbent.

"Jika Pilkada akan dilaksanakan setelah akhir masa jabatan maka jabatan kepala daerah akan digantikan oleh pejabat yang ditunjuk pemerintah satu level di atasnya," sebut Ferry.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Pontianak: Hampir 50 Persen Pasien Corona Sudah Sembuh

Wali Kota Pontianak: Hampir 50 Persen Pasien Corona Sudah Sembuh

Regional
Gubernur Kalbar Pastikan Masjid Raya Mujahidin Siap Gelar Shalat Jumat

Gubernur Kalbar Pastikan Masjid Raya Mujahidin Siap Gelar Shalat Jumat

Regional
Wakil Wali Kota Surabaya Dikabarkan Berstatus ODP, Gugus Tugas Tracing dan Tes Swab

Wakil Wali Kota Surabaya Dikabarkan Berstatus ODP, Gugus Tugas Tracing dan Tes Swab

Regional
La Nyalla Bakal Lapor Jokowi soal Konflik Bupati dengan DPRD Jember

La Nyalla Bakal Lapor Jokowi soal Konflik Bupati dengan DPRD Jember

Regional
Rumah Ibadah Dibuka 5 Juni, Walkot Balikpapan Keluarkan Edaran Panduan Beribadah

Rumah Ibadah Dibuka 5 Juni, Walkot Balikpapan Keluarkan Edaran Panduan Beribadah

Regional
20 Tenaga Medis RS Unair Surabaya yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

20 Tenaga Medis RS Unair Surabaya yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Regional
Misteri Hilangnya Speedboat di Laut Maluku, Angkut Pemain Bola, Pesawat TNI AU Dikerahkan Sisir Lautan

Misteri Hilangnya Speedboat di Laut Maluku, Angkut Pemain Bola, Pesawat TNI AU Dikerahkan Sisir Lautan

Regional
Jelang New Normal Batam, Perusahaan yang Langgar Protokol Kesehatan Akan Didenda

Jelang New Normal Batam, Perusahaan yang Langgar Protokol Kesehatan Akan Didenda

Regional
Gempa Aceh 4,8 Magnitudo Kamis Pagi, BMKG Waspada Potensi Gempa Susulan

Gempa Aceh 4,8 Magnitudo Kamis Pagi, BMKG Waspada Potensi Gempa Susulan

Regional
Pemkot Banjarmasin Mulai Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, Ada Sanksi Fisik untuk Pelanggar

Pemkot Banjarmasin Mulai Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, Ada Sanksi Fisik untuk Pelanggar

Regional
Jenazah PDP Diambil Paksa Keluarga dari RS Dadi Makassar

Jenazah PDP Diambil Paksa Keluarga dari RS Dadi Makassar

Regional
Alasan 5 Warga Banyuwangi Naik Sampan Nelayan ke Bali, Polisi: Tidak Mampu Bayar Rapid Test

Alasan 5 Warga Banyuwangi Naik Sampan Nelayan ke Bali, Polisi: Tidak Mampu Bayar Rapid Test

Regional
Panik, Alasan Dua Warga di Bali Kabur Saat Tahu Hasil Rapid Test Reaktif

Panik, Alasan Dua Warga di Bali Kabur Saat Tahu Hasil Rapid Test Reaktif

Regional
TNI AU Bantu Sisir Lokasi Speedboat yang Hilang di Laut Maluku

TNI AU Bantu Sisir Lokasi Speedboat yang Hilang di Laut Maluku

Regional
Lewat 'Jalur Tikus', 5 Warga Banyuwangi Naik Sampan Nelayan untuk Menyeberang ke Bali

Lewat "Jalur Tikus", 5 Warga Banyuwangi Naik Sampan Nelayan untuk Menyeberang ke Bali

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X