Pemkot Bandung Akan Bagikan 22.000 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Corona

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bandung mulai hari ini Senin (30/3/2020), akan menyalurkan bantuan kepada warga miskin yang terdampak pembatasan aktivitas saat pendemi virus corona atau Covid-19.

Bantuan tersebut berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan mi instan senilai Rp 200.000.

Selain dari APBD Kota Bandung, bantuan pangan untuk warga terdampak pembatasan aktivitas tersebut juga berasal dari sejumlah pengusaha di Kota Bandung.

Baca juga: Wali Kota Jakbar: Pasokan Bahan Pangan Terjamin, Tidak Usah Borong

Bantuan tersebut diterima oleh Wali Kota Bandung Oded M Danial di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Kota Bandung, Senin pagi.

"Alhamdulillah kita mendapat bantuan CSR dari klaster pengusaha di Kota Bandung untuk   menghadapi virus corona yang menjadi wabah bukan hanya regional bahkan internasional. Tentu dari proses atau kebijakan meminta warga diam dirumah ada konsekuansinya yakni warga tidak bisa bekerja," kata Oded saat ditemui di rumah dinasnya.

Lebih lanjut Oded menambahkan, pembatasan aktivitas dipastikan membuat sejumlah warga Kota Bandung akan kehilangan pendapatan untuk menafkahi keluarganya.

Dia optimistis Pemerintah Kota Bandung akan tetap konsisten memberikan  bantuan untuk warga miskin yang terdampak hingga penanganan  Covid-19 selesai.

Baca juga: Pembatasan Dicabut, Pembelian Empat Bahan Pokok Ini Tak Dibatasi Lagi

"Mudah-mudahan agenda hari ini menjadi solusi kita meringankan beban masyarakat yang miskin  agar tetap diam di rumah minimal dapur masih bisa ngebul," tuturnya.

Oded memastikan bantuan pangan dari Pemerintah Kota Bandung dipastikan bakal dibagikan secara langsung kepada masyarakat miskin terdampak. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerumunan atau antrean warga.

"Dibagikan dengan cara Diantar door to door. Tapi kita distribusikan dulu ke kecamatan," ungkapnya.

Bantuan untuk warga miskin

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengungkapkan, pihaknya bersama Forum Bandung Sehat (FBS) sudah mendata sekitar 22.000 kepala keluarga (KK) dari golongan desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) yang tidak mendapat program bantuan dari pemerintah.

“Sasarannya adalah mereka yang belum mendapatkan bantuan semacam PKH (Program Keluarga Harapan), sembako dan bantuan sosial lainnya. Karena yang mendapat bantuan itu sudah jelas datanya dari pemerintah. Semuanya kita akan utamakan yang belum dapat bantuan dari pemerintah,” ucap Tono.

Tono menjelaskan di Kota Bandung terdata sekitar 133 KK warga miskin yang terdiri dari desil 1, desil 2, desil 3 (rentan miskin) dan desil 4 (hampir miskin). Di saat mendesak ini, pihaknya mendahulukan dari kalangan desil 1 dan 2 yang jumlahnya terdata sekitar 80.000 KK.

Baca juga: Pemkot Semarang Beri Sembako Gratis Bagi ODP Covic-19 Selama Karantina

Dari 80.000 KK tersebut, sambung Tono, sekitar 61.000 KK sudah terakomodir mendapatkan beragam program bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga, Pemkot Bandung harus memprioritaskan yang belum memperoleh bantuan. Setelah proses verifikasi dan validasi, jumlahnya mencapai sekitar 22.000 KK.

“Bukan berarti yang desil 3 dan desil 4 ini tidak penting, mereka tetap kami data. Tapi untuk saat ini kita utamakan yang desil 1 dan desil 2 ini karena mereka akan sangat berat,” paparnya.

Tono melanjutkan, apabila seluruh desil 1 dan desil 2 sudah terakomodir maka bantuan akan menyasar ke desil 3 dan desil 4. Dia memastikan bantuan bisa terdistribusi secara merata kepada masyarakat dan tidak tumpang tindih.

Baca juga: Agar ODP Corona Tak Keluar Rumah, Pemkab Garut Berikan Biaya Hidup Rp 50.000 Per Hari

Seperti rencana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tono menyatakan bantuan tersebut harus sampai pada warga Kota Bandung yang belum mendapatkan sama sekali. Karena dia menilai, dampak pendemi virus corona ini akan meluas kepada lebih banyak orang

“Kelihatannya dari Pemprov belum turun sekarang kita dahulukan dari Pemkot dulu. Nanti diarahkan tidak dobel, tapi kita harus punya data yang benar. Jangan sampai ada dobel. Bantuan dari Pemprov ini tidak boleh overlap, kita harus mencari penerima yang lain,” paparnya.