"Social Distancing" Tak Efektif, Jabar Buka Opsi "Lockdown" Zona Merah Covid-19

Kompas.com - 29/03/2020, 17:01 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Humas Pemprov JabarGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat segera merampungkan pembahasan mengenai wacana karantina wilayah atau lockdown di zona merah penyebaran Covid-19 di Jabar.

Salah satu yang sedang ditunggu yakni izin dari pemerintah pusat.

"Pemprov Jabar sedang menyiapkan opsi-opsi agar masyarakat bisa siap kalau opsi lockdown atau karantina wilayah. Khususnya untuk zona merah ini sedang kita bahas, besok akan dirampungkan," kata Emil, sapaan akrabnya di Gedung Pakuan Bandung, Minggu (29/3/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Kapolda Bantu Telusuri 4 Klaster Penyebaran Covid-19 di Jabar

Ia menjelaskan, rencana pemberlakukan karantina wilayah muncul lantaran ia menilai imbauan kerja di rumah ataupun social distancing tak efektif untuk mengurangi aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang kasusnya terus bertambah di Jabar.

Bahkan, dalam hasil tinjauannya ke sejumlah ruas jalan di Bandung Jumat (29/3/2020) kemarin, ia melihat program social distancing tak maksimal.

"Dalam video kemarin memang saya sedang melakukan inspeksi dan melihat memang respons terhadap kerja di rumah dan social distancing belum dilakukan maksimal. Jadi waktu dites berita ada lockdown untuk mengetes reaksi masyarakat, dan reaksinya biasa saja," tutur Emil.

Karena itu, Emil saat ini tengah berkonsultasi dengan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo terkait rencana karantina wilyah di zona merah Jabar.

"Tapi apapun itu saya selalu koordinasi dengan Pak Doni Monardo (kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19) untuk meminta izin. Jadi, tidak boleh ada daerah yang melakukan lockdown tanpa izin pemerintah pusat," ucapnya.

Baca juga: Rapid Test di Bekasi Selesai, Pemkot Rekap Hasilnya untuk Dikirim ke Ridwan Kamil

Terkait larangan mudik, Emil menginstruksikan seluruh ketua RT dan RW untuk mendata warganya yang sudah terlanjur pulang ke rumah dari perantauan.

Hal itu dilakukan agar individu yang baru mudik untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Emil juga mengimbau masyarakat Jabar yang sedang merantau untuk tidak pulang kampung atau mudik lebih dulu.

Sebab, kata dia, orang yang mudik dari wilayah terpapar dapat membuat penyebaran COVID-19 semakin luas.

"Banyaknya pemudik akan mempersulit pengaturan kami yang sudah kita maksimalkan di warga setempat. Kalau ditambah lagi dengan warga mudik yang kami tidak tahu histori kesehatannya dan datang dari daerah pusat pandemi seperti Jakarta, ini menyulitkan," jelasnya. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ratusan Orang Bawa Senjata Tajam, Ambil Paksa Jenazah PDP, Rumah Sakit: Apa Mau Diperbuat?

Ratusan Orang Bawa Senjata Tajam, Ambil Paksa Jenazah PDP, Rumah Sakit: Apa Mau Diperbuat?

Regional
Viral Video Keluarga Ambil Paksa Jenazah PDP dari RS, Datang 100 Orang dan Bawa Senjata Tajam

Viral Video Keluarga Ambil Paksa Jenazah PDP dari RS, Datang 100 Orang dan Bawa Senjata Tajam

Regional
Wali Kota Pontianak: Hampir 50 Persen Pasien Corona Sudah Sembuh

Wali Kota Pontianak: Hampir 50 Persen Pasien Corona Sudah Sembuh

Regional
Gubernur Kalbar Pastikan Masjid Raya Mujahidin Siap Gelar Shalat Jumat

Gubernur Kalbar Pastikan Masjid Raya Mujahidin Siap Gelar Shalat Jumat

Regional
Wakil Wali Kota Surabaya Dikabarkan Berstatus ODP, Gugus Tugas Tracing dan Tes Swab

Wakil Wali Kota Surabaya Dikabarkan Berstatus ODP, Gugus Tugas Tracing dan Tes Swab

Regional
La Nyalla Bakal Lapor Jokowi soal Konflik Bupati dengan DPRD Jember

La Nyalla Bakal Lapor Jokowi soal Konflik Bupati dengan DPRD Jember

Regional
Rumah Ibadah Dibuka 5 Juni, Walkot Balikpapan Keluarkan Edaran Panduan Beribadah

Rumah Ibadah Dibuka 5 Juni, Walkot Balikpapan Keluarkan Edaran Panduan Beribadah

Regional
20 Tenaga Medis RS Unair Surabaya yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

20 Tenaga Medis RS Unair Surabaya yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Regional
Misteri Hilangnya Speedboat di Laut Maluku, Angkut Pemain Bola, Pesawat TNI AU Dikerahkan Sisir Lautan

Misteri Hilangnya Speedboat di Laut Maluku, Angkut Pemain Bola, Pesawat TNI AU Dikerahkan Sisir Lautan

Regional
Jelang New Normal Batam, Perusahaan yang Langgar Protokol Kesehatan Akan Didenda

Jelang New Normal Batam, Perusahaan yang Langgar Protokol Kesehatan Akan Didenda

Regional
Gempa Aceh 4,8 Magnitudo Kamis Pagi, BMKG Waspada Potensi Gempa Susulan

Gempa Aceh 4,8 Magnitudo Kamis Pagi, BMKG Waspada Potensi Gempa Susulan

Regional
Pemkot Banjarmasin Mulai Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, Ada Sanksi Fisik untuk Pelanggar

Pemkot Banjarmasin Mulai Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, Ada Sanksi Fisik untuk Pelanggar

Regional
Jenazah PDP Diambil Paksa Keluarga dari RS Dadi Makassar

Jenazah PDP Diambil Paksa Keluarga dari RS Dadi Makassar

Regional
Alasan 5 Warga Banyuwangi Naik Sampan Nelayan ke Bali, Polisi: Tidak Mampu Bayar Rapid Test

Alasan 5 Warga Banyuwangi Naik Sampan Nelayan ke Bali, Polisi: Tidak Mampu Bayar Rapid Test

Regional
Panik, Alasan Dua Warga di Bali Kabur Saat Tahu Hasil Rapid Test Reaktif

Panik, Alasan Dua Warga di Bali Kabur Saat Tahu Hasil Rapid Test Reaktif

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X