Fraksi Gerindra Dinilai Tidak Konsisten soal Interpelasi kepada Gubernur Sumbar

PADANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat gagal mengajukan hak interpelasi terkait kunjungan kerja Gubernur Sumbar ke luar negeri.

Dari sebanyak 7 fraksi di DPRD Sumbar, tidak ada satu pun yang menyetujui interpelasi tersebut.

Bahkan, Fraksi Partai Gerindra yang menjadi pengusul interpelasi, juga menolak menyetujui.

Baca juga: Diinterpelasi oleh DPRD, Ini Jawaban Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, hal itu memperlihatkan inkonsistensi pengusul, yakni Fraksi Gerindra.

"Saya melihat itu sebagai sebuah sikap yang tidak konsisten. Padahal 13 anggota Fraksi Gerindra, semuanya adalah pengusul interpelasi dan dari awal yang diributkan adalah perjalanan dinas luar negeri Gubernur," kata Irsyad kepada Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

Irsyad mempertanyakan, kenapa akhirnya pengusul justru menolak sendiri usulannya.

"Lalu, kemudian mereka pula yang menolaknya. Jadi apa gunanya ribut selama ini di media cetak dan elektronik, kalau ujungnya pengusul pun menolak usulannya sendiri?" kata Irsyad.

Menurut Irsyad, sejak awal pengajuan interpelasi tentang perjalanan dinas ke luar negeri itu argumennya lemah dan alasannya dinilai dicari-cari.

"Terbukti dalam sidang paripurna DPRD, usulan itu kandas," kata Ketua DPW PKS Sumbar itu.

Baca juga: DPD Gerindra Sumbar Dukung Prabowo Jadi Ketua Umum di Kongres Partai

Latar belakang interpelasi

Penggunaan hak interpelasi DPRD Sumbar berawal dari kunjungan kerja Gubernur ke luar negeri yang disorot oleh Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade.

Andre menyebut, kunjungan kerja Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada 2019 lalu sudah mencapai 12 kali.

Andre meminta Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat untuk menggunakan hak interpelasi, untuk meminta keterangan kepada Gubernur terkait kunjungannya ke luar negeri.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Sumbar Hidayat mengatakan, Fraksi Gerindra tidak mau memaksakan kehendak dan ngotot agar materi interpelasi tetap dipaksakan.

Menurut dia, Fraksi Gerindra berprinsip bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan sendiri.