Fraksi Gerindra Dinilai Tidak Konsisten soal Interpelasi kepada Gubernur Sumbar

Dari sebanyak 7 fraksi di DPRD Sumbar, tidak ada satu pun yang menyetujui interpelasi tersebut.

Bahkan, Fraksi Partai Gerindra yang menjadi pengusul interpelasi, juga menolak menyetujui.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, hal itu memperlihatkan inkonsistensi pengusul, yakni Fraksi Gerindra.

"Saya melihat itu sebagai sebuah sikap yang tidak konsisten. Padahal 13 anggota Fraksi Gerindra, semuanya adalah pengusul interpelasi dan dari awal yang diributkan adalah perjalanan dinas luar negeri Gubernur," kata Irsyad kepada Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

Irsyad mempertanyakan, kenapa akhirnya pengusul justru menolak sendiri usulannya.

"Lalu, kemudian mereka pula yang menolaknya. Jadi apa gunanya ribut selama ini di media cetak dan elektronik, kalau ujungnya pengusul pun menolak usulannya sendiri?" kata Irsyad.

Menurut Irsyad, sejak awal pengajuan interpelasi tentang perjalanan dinas ke luar negeri itu argumennya lemah dan alasannya dinilai dicari-cari.

"Terbukti dalam sidang paripurna DPRD, usulan itu kandas," kata Ketua DPW PKS Sumbar itu.

Latar belakang interpelasi

Penggunaan hak interpelasi DPRD Sumbar berawal dari kunjungan kerja Gubernur ke luar negeri yang disorot oleh Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade.

Andre menyebut, kunjungan kerja Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada 2019 lalu sudah mencapai 12 kali.

Andre meminta Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat untuk menggunakan hak interpelasi, untuk meminta keterangan kepada Gubernur terkait kunjungannya ke luar negeri.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Sumbar Hidayat mengatakan, Fraksi Gerindra tidak mau memaksakan kehendak dan ngotot agar materi interpelasi tetap dipaksakan.

Menurut dia, Fraksi Gerindra berprinsip bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan sendiri.

Namun, mesti secara bersama-sama dengan menghargai dan menghormati pandangan pendapat yang lain.

"Ini bukan soal menolak atau menerima. Namun soal bagaimana membangun sinergisitas dan kerja sama, serta saling menghargai, menghormati pendapat dan pandangan komponen yang ada," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, tidak bisa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sendiri tanpa mendengar pihak-pihak terkait lainnya.

Walaupun memiliki kursi terbanyak di DPRD Sumbar, menurut Hidayat, Fraksi Gerindra tidak mau mempertontonkan keangkuhan dan memaksakan kehendak sendiri.

Enam fraksi setuju

Sebelumnya, enam fraksi di DPRD Sumbar menyetujui penggunaan hak interpelasi.

Enam fraksi itu adalah Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PPP, Nasdem, PDIP dan PKB.

Sedangkan, satu fraksi lainnya yakni PKS menolak.

Namun, pada akhirnya interpelasi hanya digunakan untuk persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan, interpelasi soal kunjungan kerja Gubernur ke luar negeri batal dilakukan.

Fraksi-fraksi di DPRD Sumbar hanya mengingatkan Gubernur agar kunjungan ke luar negeri benar-benar efektif dan bermanfaat terhadap pengembangan daerah.