Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NUSANTARA] 3 Anggota KPK Dikepung Warga | Pria yang Perkosa Anak di Tempat Ibadah Ditahan Polisi

Kompas.com - 05/03/2020, 06:48 WIB
Candra Setia Budi

Editor

4. Strategi Risma antisipasi corona

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sudah menimbun masker sejak Januari lalu, hal itu ia lakukan setelah mengetahui virus corona mewabah di Kota Wuhan, China.

Risma mengatakan, sejak Januari 2020 lalu, ia telah memerintahkan jajarannya untuk mencari persediaan masker, jauh sebelum adanya dua WNI yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona.

"Sebetulnya saya sudah nimbun masker. Sejak Januari lalu, saya sudah nimbun," kata Risma, di Tropical Disease Center, Unair, Surabaya, Selasa (3/3/2020).

Risma mengatakan, apabila wabah virus corona ini semakin meluas dan kondisi di Surabaya memburuk, pihaknya baru akan membagikan masker itu kepada seluruh warga Kota Surabaya.

"Nanti kalau harus dikeluarkan, kami keluarkan," kata Risma.

Selain itu, kata Risma, yang perlu dilakukan masyarakat adalah harus rajin mencuci tangan dengan bersih, bukan berbondong-bondong membeli masker secara berlebihan.

Untuk itu, dirinya menegaskan akan memberikan fasilitas cuci tangan di berbagai taman dan sekolah yang ada di Surabaya.

Baca juga: Ini 4 Strategi Risma Antisipasi Corona, Timbun Masker hingga Sediakan Fasilitas Cuci Tangan

 

5. Kades terpilih selama 10 tahun belum dilantik, diduga dendam politik

Kepala desa terpilih Jikumerasa, Kecamatan Liliali Kabupaten Buru, Maluku Abdullah Elwuar bersama istrinyaAbdullah Elwuar Kepala desa terpilih Jikumerasa, Kecamatan Liliali Kabupaten Buru, Maluku Abdullah Elwuar bersama istrinya

Abdullah Elwuar, terpilih menjadi kepala Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, Maluku, saat pemilihan pada 30 Juni 2010.

Namun, hingga saat ini ia belum juga dilantik sebagai kepala desa.

Berbagai langkah telah dilakukan Abdullah untuk mendapatkan haknya. Seperti mengadu ke Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Maluku, Komnas HAM perwakilan Maluku hingga Ombudsman.

“Saya sudah mengadu kemana-mana untuk mencari keadilan tapi saya belum juga mendapatkan hak dan pengakuan dari negara,” kata Abdullah kepada Kompas.com, Senin (2/3/2020).

Abdullah mengatakan, saat dirinya terpilih tak ada satu pun calon yang protes dan semuanya berjalan secara demokratis.

Semua berkas telah diselesaikan mulai dari tingkat panitia, Badan Permusyawaratan Desa, hingga kecamatan. Setelah itu berkas tersebut di bawa ke Bidang Pemerintahan Pemkab Buru, saat itulah masalah pun muncul.

Bupati Buru yang saat dijabat oleh Husni Hentihu menyatakan bahwa pemilihan kepala desa di Desa Jikumerasa tidak sah. Pernyataan itu diucapkan secara lisan tanpa ada surat tertulis.

Abdullah menilai keputusan Pemkab Buru tidak melantik dirinya sebagai kepala desa karena masalah politik.

"Ini mungkin karena masalah politik, dendam politik saya berpikirnya begitu,” ujarnya.

Baca juga: Cerita di Balik Belum Dilantiknya Kades Terpilih Selama 10 Tahun, Diduga Dendam Politik...

 

Sumber: KOMPAS.com (Editor: Perdana Putra, Bagus Supriadi, Himawan, Abba Gabrillin, David Oliver Purba, Dony Aprian, Candra Setia Budi, Rachmawati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com