Kapolda Papua Sebut Laporan Veronica Koman Fitnah untuk Cari Makan

Kompas.com - 15/02/2020, 07:27 WIB
Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw IRSUL PANCA ADITRAKapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw

JAYAPURA, KOMPAS.com - Belum lama ini, pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman melaporkan soal 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018, kepada Presiden Joko Widodo.

Sejumlah pejabat negara mengkritik laporan yang disampaikan Veronica.

Salah satunya yang juga berkomentar adalah Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw.

"Saya tegas katakan, pernyataan seorang Saudara Veronica Koman ada 57 tahanan politik. Saya katakan tidak benar. Kami tangani secara profesional lewat penegakan hukum positif. Jangan apa-apa di Papua langsung dipolitikkan," ujar Paulus di Jayapura, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Mahfud MD Klarifikasi soal Data Veronica Koman yang Disebut Sampah

Ia menegaskan bahwa data yang disebarkan Veronica Koman tidak berdasar dan hanya dibuat tanpa penelitian yang lengkap.

Bahkan, Paulus menawarkan, bila ada yang ingin data lengkap mengenai para tersangka tersebut, Polda siap memberikannya.

Veronica Koman disebut hanya ingin mencari perhatian untuk kepentingan pribadinya.

"Ini kan ujung-ujungnya cari makan juga. Cari makan, cari makan saja yang positif dan baik. Jangan jual negara dan bangsa ini. Dia (Veronica Koman) siapa sih sebenarnya? Warga negara mana dia? Kok tega sekali melakukan seperti itu," kata Paulus.

Ia pun menantang Veronica Koman untuk beradu data dengan pihak kepolisian di Papua.

Baca juga: Mahfud Sebut Dokumen Veronica Koman Sampah, Kontras: Pemerintah Alergi Kritik

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X