Anies, Risma, Fanatisme Politik, dan Kasus Penghinaan Zikria Dzatil

Kompas.com - 10/02/2020, 11:02 WIB
Anies Baswedan (kiri) dan Tri Rismaharini atau Risma (kanan). KOMPAS/ WISNU WIDIANTORO, ALIF ICHWANAnies Baswedan (kiri) dan Tri Rismaharini atau Risma (kanan).


PILPRES 2024 masih jauh tapi bara politiknya sudah mulai memeletik. Kasus hukum murni terkait fanatisme politik sudah mulai bergulir.

Sebelum bercerita tentang kasusnya, saya ingin menjabarkan sedikit soal persaingan di alam bawah sadar para pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan dan Wali Kota Surabaya Tris Rismaharini yang diprediksi akan bertarung pada sebuah kontestasi di suatu waktu nanti.

Anda ingat soal kunjungan DPRD DKI Jakarta pada pertengahan 2019 lalu? Baca juga: Kaleidoskop 2019, Polemik Risma dan Anies Baswedan soal Sampah

Pasca-kunjungan itu ada diskusi hangat soal perbandingan pengelolaan sampah Pemprov DKI Jakarta dan Kota Surabaya. Publik juga mendiskusikan soal nilai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jakarta dan Surabaya.

Setelah diskusi soal pengelolaan sampah, komparasi antara Jakarta dan Surabaya kembali mengemuka di awal tahun ini ketika curah hujan yang super tinggi membuat Jakarta banjir.

Jakarta lebih dulu banjir. Surabaya menyusul di pertengahan Januari.

Pendukung Anies dan Risma pun saling hujat di media sosial. Surabaya dielu-elukan karena cepatnya air banjir surut. 

Sementara yang lain berpendapat Surabaya tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan Jakarta mengingat wilayah Jakarta yang jauh lebih besar dan beban belasan sungai di jakarta yang berkali lipat dibanding daerah lainnya.

Sadar atau tidak, rivalitas antara pendukung kedua sosok ini makin tajam. Setiap ada kejadian, pikiran alam bawah sadar para pendukung langsung membandingkan keduanya.

Hukum dan logika fanatisme politik elektoral

Jika ekspresi fanatisme masih berada dalam tataran kritis konstruktif, tentu itu positif. Tapi, jika ungkapan fanatisme masuk dalam kategori penghinaan atau ujaran kebencian yang membawa-bawa isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), itu adalah hal luar biasa.

Setidaknya ada dua aturan hukum yang menanti, yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dua pasal KUHP yang bisa disematkan adalah soal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terkait SARA. Kelompok politik bisa dimasukkan dalam kategori antar-golongan.

Kasus ujaran kebencian terkait antar-golongan ada yurisprudensinya: kasus Ahmad Dhani.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X