Polemik Angket, Perangkat Daerah di Jember Tak Menggubris Undangan DPRD

JEMBER, KOMPAS,com – Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, berulang kali mengundang mitra kerjanya, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Namun, panggilan untuk rapat dengar pendapat (RDP) itu tak pernah dihadiri oleh para organisasi perangkat daerah (OPD).

Bahkan, ketika didatangi ke Gedung Dinas Pendidikan (Disdik) pada Kamis (31/1/2020), para pejabat Disdik sedang tidak berada di lokasi.

Baca juga: Ada Proyek Hantu Senilai Rp 11 M pada Gedung RSD dr Soebandi Jember

Panggilan untuk rapat awalnya untuk mengklarifikasi sekolah ambruk.

Namun, Disdik tidak memenuhi undangan.

Lalu, pada Rabu kemarin, DPRD Mengundang Dinkes dan Disdik Jember untuk rapat, tetapi juga tak dihadiri.

“Kami mengundang Disdik untuk klrafisikasi tentang proyek DAK, APBD yang menurut kami garapan itu tidak sesuai,” kata Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi kepada Kompas.com di Ruang Komisi D.

Baca juga: Bupati Jember Maju Lagi di Pilkada 2020 dari Jalur Independen

Undangan rapat itu cukup penting, karena akan membahas tentang kesiapan pelaksanaan ujian nasional (UN).

Kemudian, DPRD Jember juga ingin mengklarifikasi tentang kasus oknum guru SMPN Gumukmas 1 yang mengumpulkan dukungan berupa KTP untuk menjadi calon bupati Jember.

“Itu benar apa tidak?” kata Hafidi.

Kepada Komisi D, Disdik beralasan ketidakhadiran mereka karena belum mendapat disposisi dari Bupati Jember Faida.

Polemik angket

Hafidi menduga, OPD di Jember merasa anti dengan angket yang sedang bergulir di DPRD. Dengan kata lain, mereka para perangkat daerah diduga enggan dan takut untuk menghadiri undangan DPRD Jember.

Begitu juga dengan Dinkes yang diundang untuk dimintai keterangan terkait kejadian luar biasa (KLB) hepatitis dan penyakit tifus.

“Ini pun sama, belum ada disposisi bupati untuk menghadiri RDP dengan Komisi D,” kata Hafidi.

Baca juga: Kepada DPRD Jember, Para Rekanan Proyek Buka-bukaan soal Kasus Korupsi

Anggota Komisi D DPRD Jember Nur Hasan mengatakan, sebenarnya banyak temuan Komisi D di lapangan terkait proyek pembangunan sekolah.

“Pembangunan dari dana APBD yang dikontraktualkan sangat mengerikan sekali,” kata Nur Hasan.

Bahkan, menurut dia, banyak sekolah yang ketakutan untuk menempati gedung baru akibat adanya ketidakberesan dalam hal pembangunan.

Karena tak kunjung mendapat klarifikasi, Komisi D pun melakukan inspeksi ke Kantor Disdik.

Namun, para pejabat Disdik tidak ada di lokasi.

“Ini memang aneh, Kabid pun tidak ada, ini kantor dinas yang aneh, tidak ada pejabat-pejabatnya, jangan–jangan memang menghindar,” kata Hafidi.

Hafidi merasa prihatin dengan kosongnya Kantor Disdik tersebut.

Sebab, mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas hingga kepala bidang tidak ada di tempat.

Menurut Hafidi, pihak Disdik beralasan bahwa para pejabat sedang mewawancarai seleksi beasiswa di Pendopo Jember.