Menelusuri Jejak Etnis Tionghoa di Kalimantan Timur, Berawal dari Menjahit Layar

Jepang hadir menggantikan Belanda di Samarinda sejak 3 Februari 1942.

Tiga tahun kemudian, Belanda kembali ingin mengambil alih Samarinda.

Tetapi, terjadi perlawanan melalui Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) di Samarinda.

Etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi bergabung dalam barisan perlawanan ini.

"Go Sek Lim dan Go Sian Kwan adalah dua tokoh etnis Tionghoa yang gigih melawan penjajah saat itu," beber Sarip.

Baca juga: Jejak Orang Tionghoa dalam Roti Gambang dan Es Teler

Kedua tokoh ini bahkan mendapat sertifikat pengakuan pejuang kemerdekaan Indonesia oleh Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Samarinda.

Memasuki tahun 1965, ketika pecah peristiwa 30 September atau disingkat G30S PKI hubungan etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi kembali memanas termasuk Samarinda, Kaltim.

Rezim Orde Baru memarjinalkan etnis Tionghoa lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 melarang segala hal yang bercorak Tionghoa.

"Waktu itu, perayaan Tahun Baru Imlek tidak boleh di ruang publik," kata Sarip.

Namun, pada 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut regulasi itu.

Semua tradisi Tionghoa diterima sebagaimana mestinya warga negara Indonesia.

Kong Hu Cu diresmikan sebagai satu di antara agama resmi dalam NKRI. Ritual Imlek di muka umum diperbolehkan.

Sejak itu, etnis Tionghoa menjadi bagian integral bangsa Indonesia dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.