Panitia Angket Duga Ada Pembangunan Proyek di Jember yang Melanggar Hukum

Dia menilai, ada potensi dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan tersebut.

“Yang kami ketahui di dalam kopi SK yang kami terima, di setiap kegiatan itu, selalu ada SK pengarah, sebagai ketua pengarah juga bupati, maka menurut kami orang yang ada dalam SK itu patut untuk dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum,” terang dia.

Baca juga: Kejari Jember Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Pasar Manggisan

Dampaknya, banyak bangunan yang diduga tidak berkualitas di Jember, seperti ambruknya pendopo Kecamatan Jenggawah dan SDN Kenting 02.

“Salah satunya karena ketidakcukupan waktu yang tersedia,” terang dia.

Seharusnya, Pemkab memberikan waktu yang cukup.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ketika diundang oleh panitia hak angket DPRD Jember tidak pernah datang.

Padahal, mereka juga hendak dimintai keterangan tentang pengadaan barang dan jasa ini. BPKAD sudah tiga kali diundang oleh tim angket namun tetap tidak hadir.