Dituntut Hukuman Mati, Terdakwa Mutilasi PNS Bandung Bicara soal HAM

Kompas.com - 10/12/2019, 13:22 WIB
Sidang lanjutan kasus mutilasi dengan terdakwa Deni Priyanto (37) di Pengadilan Negeri (PN) Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAINSidang lanjutan kasus mutilasi dengan terdakwa Deni Priyanto (37) di Pengadilan Negeri (PN) Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (10/12/2019).

BANYUMAS, KOMPAS.com - Sidang kasus mutilasi terhadap Komsatun Wachidah (51) dengan terdakwa Deni Priyanto (37) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (10/12/2019).

Sidang dengan agenda pembacaan pledoi dipimpin oleh Hakim Ketua Abdullah Mahrus dan Hakim Anggota Tri Wahyudi dan Randi Jastian Afandi.

Kuasa hukum terdakwa, Waslam Makhsid dalam sidang mengatakan, tuntutan hukuman pidana mati dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang memenuhi rasa keadilan, karena Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menghapus hukuman mati.

"Berdasarkan hasil studi, hukuman mati belum mampu menurunkan tindak kejahatan. Hukuman mati juga bertentangan dengan HAM, penerapan hukuman mati seperti diketahui bersama sebagai ajang balas dendam," kata Waslam.

Baca juga: Sidang Kasus Mutilasi di Banyumas, Terdakwa Dituntut Hukuman Mati

Menurut Waslam, terdapat beberapa hal yang meringankan terdakwa. Di antaranya terdakwa mengakui perbuatannya, tidak berbelit atau menyanggah keterangan saksi dan bukti yang diajukan. Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya.

"Terdakwa mengikuti nasihat untuk bertaubat, selama di rutan selalu menjalankan shalat. Di samping masih muda, terdakwa sangat mungkin memperbaiki diri, dia juga menjadi kepala keluarga," ujar Waslam.

Untuk itu, Waslam meminta keringanan hukuman kepada majelis hukum.

"Terdakwa memang sebelumnya sudah pernah dihukum dua kali, namun tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian dengan pemberatan dan perkara penculikan," kata Waslam.

Diberitakan sebelumnya, terdakwa dituntut hukuman mati karena melanggar tiga pasal sekaligus. Ketiga pasal itu yaitu Pasal 340 KUHP, kemudian Pasal 181 KUHP dan Pasal 362 KUHP.

Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Khomsatun yang merupakan seorang pegawai negeri sipil (PNS).

Baca juga: Jaksa Belum Siap, Sidang Tuntutan Kasus Mutilasi di Banyumas Ditunda hingga 2 Kali

Terdakwa juga menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti dengan cara memutilasi dan membakar bagian tubuh korban. Terdakwa juga mengambil sejumlah barang milik korban.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditetapkan Tersangka, Oknum Polisi yang Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas Mengakui Perbuatannya

Ditetapkan Tersangka, Oknum Polisi yang Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas Mengakui Perbuatannya

Regional
Dianggap Sebarkan Berita Bohong, Tiga Petinggi Sunda Empire Dituntut 4 Tahun Penjara

Dianggap Sebarkan Berita Bohong, Tiga Petinggi Sunda Empire Dituntut 4 Tahun Penjara

Regional
Satu Korban Banjir Bandang Cicurug Sukabumi Masih dalam Pencarian

Satu Korban Banjir Bandang Cicurug Sukabumi Masih dalam Pencarian

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 22 September 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 22 September 2020

Regional
Sadis, Istri Dianiaya Suami dengan Golok hingga Jarinya Putus karena Cemburu, Ini Kronologinya

Sadis, Istri Dianiaya Suami dengan Golok hingga Jarinya Putus karena Cemburu, Ini Kronologinya

Regional
Panitia Balap Lari di Solo Urus Izin ke Satgas Covid-19: Biar Tak Dikejar-kejar

Panitia Balap Lari di Solo Urus Izin ke Satgas Covid-19: Biar Tak Dikejar-kejar

Regional
Korupsi Rp 2,1 M Pegawai BRI Terbongkar, Berawal dari Kecurigaan Debitur Uang di Tabungan Raib

Korupsi Rp 2,1 M Pegawai BRI Terbongkar, Berawal dari Kecurigaan Debitur Uang di Tabungan Raib

Regional
Pilkada di Tengah Pandemi, Gubernur Kalbar Tak Yakin Paslon Patuh Protokol Kesehatan

Pilkada di Tengah Pandemi, Gubernur Kalbar Tak Yakin Paslon Patuh Protokol Kesehatan

Regional
Pakai Alat Berat, Ratusan Lapak di Pasar Mardika Ambon Digusur

Pakai Alat Berat, Ratusan Lapak di Pasar Mardika Ambon Digusur

Regional
Peti Jenazah Pasien Covid-19 di Cilacap Dibuka Keluarga, Ganjar: Ikuti Prosedur Dokter

Peti Jenazah Pasien Covid-19 di Cilacap Dibuka Keluarga, Ganjar: Ikuti Prosedur Dokter

Regional
Pegawai BRI Korupsi Rp 2,1 M untuk Judi Bola Online, Ambil Uang 11 Nasabah Sedikit demi Sedikit

Pegawai BRI Korupsi Rp 2,1 M untuk Judi Bola Online, Ambil Uang 11 Nasabah Sedikit demi Sedikit

Regional
Kronologi Penangkapan Anggota DPRD yang Jadi Bandar Narkoba

Kronologi Penangkapan Anggota DPRD yang Jadi Bandar Narkoba

Regional
Oknum Polisi Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas, Kapolres: Hasil Visum Ditemukan Bukti Telah Terjadi Persetubuhan

Oknum Polisi Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas, Kapolres: Hasil Visum Ditemukan Bukti Telah Terjadi Persetubuhan

Regional
Ibu dan 2 Anaknya Tewas dalam Kebakaran Toko di Bireuen, Aceh

Ibu dan 2 Anaknya Tewas dalam Kebakaran Toko di Bireuen, Aceh

Regional
Guru Besar Ahli Epidemologi di Bali Meninggal karena Covid-19

Guru Besar Ahli Epidemologi di Bali Meninggal karena Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X