Gubernur Sulsel Ajak Semua Pihak Kaji Rencana Penghapusan Eselon III dan IV

MAKASSAR, KOMPAS.com - Presiden Jokowi mengulang rencana penghapusan eselon III dan IV untuk memotong panjangnya rantai pengambilan keputusan dalam birokrasi pemerintahan.

Jokowi pun menyampaikan rencana itu secara tertulis yang dibacakan oleh semua kepala daerah di Indonesia.

Sambutan tertulis Presiden Jokowi pun dibacakan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada upacara HUT ke-48 Korpri yang digelar di rumah jabatan Gubernur Sulsel Jalan Jendral Sudirman, Makassar, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Rencana Jokowi Pangkas Eselon III dan IV, Khofifah Minta ASN Tak Galau

Dalam sambutan yang dibacakan Nurdin, Presiden Jokowi mempunyai alasan di balik rencana penghapusan eselon III dan IV.

Salah satunya, panjangnya rantai pengambilan keputusan yang harus bisa dipotong, dipercepat dengan cara penerapan teknologi.

"Saya sudah meminta eselon III dan IV untuk ditiadakan sehingga pengambil keputusan bisa lebih cepat," kata Presiden Jokowi yang dibacakan Prof Nurdin Abdullah di hadapan seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel.

Penghapusan eselon III dan IV tersebut, menurut Presiden Jokowi, hal pahit yang harus dilakukan.

Sebab, di era persaingan antara negara yang semakin sengit seperti saat ini, jika lambat pasti tertinggal.

Baca juga: Gubernur Kalbar Setuju Pemangkasan Eselon III dan IV, Kasi Dinas PU Dihilangkan

Gubernur Sulsel angkat bicara terkait rencana penghapusan eselon III dan IV di seluruh Indonesia. Ia pun meminta semua stakeholder agar tidak membuat penafsiran berbeda-beda.

 “Bapak Presiden menyampaikan ini karena beliau merasa birokrasi yang terlalu panjang, membuat negara kita susah berkembang. Oleh karena itu, penghapusan eselon III dan IV ini masih dalam kajian, tentu tidak semua.  Harapan kita pada ASN, supaya kinerjanya juga bisa lebih ditingkatkan,” katanya.

Nurdin mengajak seluruh elemen untuk mengkaji bersama gagasan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan proses di pemerintahan ini, khususnya untuk ASN lingkup Pemprov Sulsel.

 “Kita kaji bersama walaupun Presiden sudah memberikan sinyal itu, kita harus kaji. Ya tentukan, masa camat harus dihapus, lurah harus dihapus, nah bagaimana statusnya itu? Makanya, Presiden meminta kita untuk mengkaji. Kalau kementerian oke, tapi di daerah?  Ya, makanya masukan itu sangat dibutuhkan oleh Bapak Presiden,” katanya.