Diduga Pungli untuk Beli Komputer UNBK, Orangtua Siswa Melapor ke Ombudsman

Kompas.com - 08/11/2019, 10:42 WIB
Ilustrasi. Pelaksanaan simulasi UNBK di Sekolah Pahoa, Summarecon Serpong Dok. Sekolah PahoaIlustrasi. Pelaksanaan simulasi UNBK di Sekolah Pahoa, Summarecon Serpong

PADANG, KOMPAS.com - Sejumlah orangtua siswa di Padang, Sumatera Barat, melaporkan dugaan praktik pungutan liar yang dilakukan komite sekolah kepada Ombudsman Sumatera Barat.

Para orangtua menduga pungutan liar tersebut untuk pembelian komputer sekolah.

Menurut para orangtua, setiap siswa dibebankan biaya ratusan ribu rupiah untuk pembelian komputer sekolah, yang akan digunakan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Kita sudah menerima laporan dari sejumlah orangtua siswa yang anaknya bersekolah di SMP 21, SMP 20, SMP 10 dan lainnya tentang pungutan itu," kata Asisten Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Mengaku sebagai Polisi, Tiga Debt Collector Ditangkap

Adel mengatakan, modus yang dilakukan komite sekolah untuk memungut uang tersebut adalah untuk pembelian komputer.

Komputer tersebut digunakan untuk UNBK, karena sekolah kekurangan komputer sehingga dimintakan dari orangtua siswa.

"Jumlahnya di tiap sekolah itu beragam. Seperti di SMP 21 itu diminta Rp 315.000 per siswa dengan tiga kali angsuran," kata Adel.

Menurut Adel, jika pungutan itu sudah bersifat diwajibkan kepada siswa, maka hal itu sudah termasuk pungutan liar.

Sebab, saat ini sudah tidak ada alasan untuk melakukan pemungutan.

"Kalau berupa sumbangan itu beda lagi, karena sumbangan boleh diberikan dan boleh tidak. Jadi jangan dipaksa orangtua siswa membayar," kata Adel.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius mengakui sudah menerima laporan adanya surat tentang pungutan terhadap siswa untuk pembelian komputer.

"Iya, kita sudah mendapatkan laporannya. Namun, itu hanya berbentuk sumbangan, tidak wajib," kata Barlius.

Baca juga: Videonya Viral karena Ucapan Tak Senonoh, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Luwu Timur

Barlius mengatakan, phaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap sekolah yang melakukan pungutan tersebut.

Jika pelaksanaan melenceng, di mana pungutan itu menjadi wajib, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi.

Barlius mengakui bahwa sekolah mengalami dilema akibat pelaksanaan UNBK.

Hal itu karena ketersediaan komputer di sekolah belum sepenuhnya bisa melayani siswa.

"Bantuan dari pemerintah memang ada, tapi terbatas, sehingga komite sekolah melakukan inisiatif meminta sumbangan ke orangtua. Namun, saya tegaskan hal itu tidak boleh wajib," kata Barlius.

Wajib dibayar dengan angsuran

Sementara itu, salah seorang orangtua siswa, AO (38) menyebutkan bahwa pungutan tersebut adalah wajib dibayarkan.

"Iya katanya wajib dibayarkan, karena itu sudah keputusan komite dan sekolah. Kalau tidak mampu, bisa diangsur," kata AO.

Menurut AO, kendati bisa diangsur, namun tetap saja hal itu menjadi wajib sehingga harus dibayarkan.

"Makanya kita melapor ke Ombudsman," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X