Tokoh Papua Desak Presiden Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Kompas.com - 28/10/2019, 10:51 WIB
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana beserta anggota Kabinet Bersatu menikmati senja di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Minggu (27/10). (Foto: BPMI) Setkah.go.idPresiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana beserta anggota Kabinet Bersatu menikmati senja di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Minggu (27/10). (Foto: BPMI)

KOMPAS.com - Salah satu tokoh Papua dari Suku Amungme di Kabupaten Mimika, Yosep Kilangin, berharap Presiden Joko Widodo tidak hanya mengurusi masalah pembangunan infrastruktur, tetapi juga permasalahan mendasar di Papua, yaitu kasus pelanggaran HAM.

Yopi mengaku respek dengan berbagai kebijakan dan terobosan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Papua dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, pendekatan pembangunan infrastruktur itu juga harus disertai upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua masa lalu maupun yang terjadi sekarang ini.


"Jangan sampai sekarang kita hanya sibuk urus pembangunan ini dan itu, tapi masalah yang paling mendasar kita lupakan. Kami juga berharap Presiden Jokowi melihat lagi UU Otsus Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001), katanya akan diubah lagi dengan menambahkan Otsus plus. Kekhususan Papua itulah yang harus diatur secara baik," ujar Yopi, dilansir dari Antara

Baca juga: Kunjungi Ambon, Presiden Jokowi Akan Luangkan Banyak Waktu Bersama Warga

Yosep menjelaskan, permasalahan pelanggara HAM yang menelan banyak korban jiwa tersebut belum terselesaikan secara tuntas.

"Soal pelanggaran HAM yang sudah beberapa kali terjadi ini sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas. Presiden Jokowi fokus untuk menyelesaikan itu terlebih dahulu," kata Yopi Kilangin di Timika, Senin, seperti dilansir dari Antara.

Yosep juga mengingatkan, pemerintah sebetulnya sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan membentuk sejumlah tim, baik yang bergerak di tingkat nasional maupun daerah.

Hal itu, menurut Yosep, harus segera dilanjutkan agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut.

"Tim-tim yang sudah pernah dibentuk itu coba serius untuk menyelesaikan ini dengan memanggil orang Papua lalu duduk dan bicara dari hati ke hati. Hal-hal itu sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh Papua ke Presiden Jokowi, mengapa tidak ditindaklanjuti," kata Yopi, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.

Baca juga: "Pembangunan Jembatan Holtekamp Papua, Bukti Jokowi Tak Setengah Hati"

Sementara itu, alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Theologi/STFT Fajar Timur Jayapura tersebut berharap Presiden Jokowi bisa belajar dari kasus-kasus yang terjadi di Papua di masa akhir periode pertama sebagai Presiden RI.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Talaud Terpilih Tunggu Keputusan Kemendagri: Hasil Pertemuan Harus Dilantik

Bupati Talaud Terpilih Tunggu Keputusan Kemendagri: Hasil Pertemuan Harus Dilantik

Regional
Cerita Pasutri Yanto dan Riska Bayar Persalinan Pakai Koin: Hasil Nabung Selama 9 Bulan

Cerita Pasutri Yanto dan Riska Bayar Persalinan Pakai Koin: Hasil Nabung Selama 9 Bulan

Regional
Partai Golkar Sumut Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala Daerah

Partai Golkar Sumut Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala Daerah

Regional
Dosen UGM Ciptakan Lidah Elektronik untuk Deteksi Makanan Halal

Dosen UGM Ciptakan Lidah Elektronik untuk Deteksi Makanan Halal

Regional
Rawan Bencana, BPBD Cianjur Siagakan 1.800 Retana di 32 Kecamatan

Rawan Bencana, BPBD Cianjur Siagakan 1.800 Retana di 32 Kecamatan

Regional
Cerita Buruh Tani yang Rela Keluarkan Rp 2 Juta untuk Ikut Kirab Keraton Agung Sejagat

Cerita Buruh Tani yang Rela Keluarkan Rp 2 Juta untuk Ikut Kirab Keraton Agung Sejagat

Regional
Cerita Riska Nekat Bayar Biaya Persalinan Rp 1 Juta Pakai Koin: Saya Sempat Was-was...

Cerita Riska Nekat Bayar Biaya Persalinan Rp 1 Juta Pakai Koin: Saya Sempat Was-was...

Regional
Puskesmas Kembalikan Uang Koin Biaya Persalinan Pasutri Riska dan Yanto, Ini Alasannya

Puskesmas Kembalikan Uang Koin Biaya Persalinan Pasutri Riska dan Yanto, Ini Alasannya

Regional
Bakar Lahan untuk Usir Monyet, Seorang Kakek di Pekanbaru Ditangkap

Bakar Lahan untuk Usir Monyet, Seorang Kakek di Pekanbaru Ditangkap

Regional
Resmikan Masjid, Gubernur Edy: Kita Namakan Masjid Gubsu Biar Adil...

Resmikan Masjid, Gubernur Edy: Kita Namakan Masjid Gubsu Biar Adil...

Regional
Soal Sunda Empire, Dedi Mulyadi: Penyakit Sosial Lama dan Akut

Soal Sunda Empire, Dedi Mulyadi: Penyakit Sosial Lama dan Akut

Regional
Kronologi Penemuan 3 Hektar Lahan Ganja di Lereng Gunung Dempo: Polisi Jalan Kaki 4 Jam

Kronologi Penemuan 3 Hektar Lahan Ganja di Lereng Gunung Dempo: Polisi Jalan Kaki 4 Jam

Regional
103 Rumah di Pulau Ambo, Sulawesi Barat, Terancam Tenggelam akibat Abrasi

103 Rumah di Pulau Ambo, Sulawesi Barat, Terancam Tenggelam akibat Abrasi

Regional
Ternak Babi di Sumut Tidak Akan Dimusnahkan Sebab ASF Beda dengan Flu Burung

Ternak Babi di Sumut Tidak Akan Dimusnahkan Sebab ASF Beda dengan Flu Burung

Regional
Muncul Gerakan 'Save Babi', Pemprov Sumut: Ternak Babi Tak Akan Dimusnahkan Walau Ada Virus ASF

Muncul Gerakan "Save Babi", Pemprov Sumut: Ternak Babi Tak Akan Dimusnahkan Walau Ada Virus ASF

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X