Soal Ibu Kota, Bappenas Pastikan Itu Lahan Negara, Bukan Kesultanan

Kompas.com - 21/10/2019, 22:00 WIB
Ketua Pengelola Tanah Perwatasan Grant Sultan Enam Pemangku Hibah, Pengeran Ario Jaya Winata (celana putih) didampingi pemangku hibah lain saat memberikan keterangan pers di Kraton Kesultanan Kutai, Tenggarong, Sabtu (19/10/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONKetua Pengelola Tanah Perwatasan Grant Sultan Enam Pemangku Hibah, Pengeran Ario Jaya Winata (celana putih) didampingi pemangku hibah lain saat memberikan keterangan pers di Kraton Kesultanan Kutai, Tenggarong, Sabtu (19/10/2019).

SAMARINDA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata memastikan lahan inti pembangunan istana negara di Kalimantan Timur adalah lahan negara.

"Kami tidak klaim sembarangan. Itu lahan inti yang mau dibangun istana di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah tanah negara," ungkapnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Rudy mengatakan, hal itu berdasarkan status hukum yang di Hak Guna Usaha (HGU).

Referensi itu didapat dari Pemerintah Provinsi Kaltim, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kementerian ATR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).


Baca juga: Kesultanan Kutai Protes Lahan Calon Ibu Kota Diklaim Milik Negara

Sehingga, tak ada klaim bahwa semua lahan yang ada di lokasi ibu kota negara adalah tanah milik negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara.

Rudy menjelaskan, kawasan inti berupa pusat pemerintahan dalam pembangunan ibu kota ini seluas 5.644 hektar justru dibangun di wilayah PPU. Sedang untuk wilayah Kukar adalah pengembangan.

Klasifikasi Rudy ini berkaitan dengan klaim kerabat kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang menyebut wilayah ibu kota negara adalah lahan kesultanan, bukan milik negara.

Menurut para kerabat kesultanan Kutai, wilayah Kesultanan meliputi Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, PPU, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Bontang.

"Kalau menanggapi seperti itu ya susah juga, saya tidak mengerti juga. Kita berdasarkan status hukum yang ada di pemerintah. Jadi yang kita klaim lahan milik negara itu yang di PPU, secara hukumnya jelas," ungkap Rudy.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X