Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2019, 22:00 WIB
Zakarias Demon Daton,
Khairina

Tim Redaksi

SAMARINDA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata memastikan lahan inti pembangunan istana negara di Kalimantan Timur adalah lahan negara.

"Kami tidak klaim sembarangan. Itu lahan inti yang mau dibangun istana di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah tanah negara," ungkapnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Rudy mengatakan, hal itu berdasarkan status hukum yang di Hak Guna Usaha (HGU).

Referensi itu didapat dari Pemerintah Provinsi Kaltim, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kementerian ATR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).


Baca juga: Kesultanan Kutai Protes Lahan Calon Ibu Kota Diklaim Milik Negara

Sehingga, tak ada klaim bahwa semua lahan yang ada di lokasi ibu kota negara adalah tanah milik negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara.

Rudy menjelaskan, kawasan inti berupa pusat pemerintahan dalam pembangunan ibu kota ini seluas 5.644 hektar justru dibangun di wilayah PPU. Sedang untuk wilayah Kukar adalah pengembangan.

Klasifikasi Rudy ini berkaitan dengan klaim kerabat kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang menyebut wilayah ibu kota negara adalah lahan kesultanan, bukan milik negara.

Menurut para kerabat kesultanan Kutai, wilayah Kesultanan meliputi Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, PPU, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Bontang.

"Kalau menanggapi seperti itu ya susah juga, saya tidak mengerti juga. Kita berdasarkan status hukum yang ada di pemerintah. Jadi yang kita klaim lahan milik negara itu yang di PPU, secara hukumnya jelas," ungkap Rudy.

Baca juga: Warga Diimbau Tak Sebar Foto dan Video Kerusuhan di Calon Ibu Kota Negara

Dalam skema peta Bappenas, kata dia, yang disebut lahan milik negara itu adalah berada di Sepaku, Kabupaten PPU, bukan yang ada di Kukar.

Sementara, di wilayah Kukar malah statusnya banyak hak atas pengelolaan (HPL) yang justru malah diperbaiki.

Di situ ada banyak bekas lubang tambang batu bara, perkebunan hingga kerusakan lainnya. Itu akan direhabilitasi seiring pemindahan ibu kota negara.

Kendati demikian, Rudy mengakui sejauh ini pihaknya belum intens berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk pihak Kesultanan Kutai.

Koordinasi intens hanya dilakukan ke Pemerintah Provinsi Kaltim dan gubernur.

Oleh karena itu, awal November mendatang pihaknya berencana mengunjungi kota dan kabupaten di sekitar lokasi ibu kota negara untuk membahas hal-hal dalam rangka mendukung percepatan pembangunan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Kisah Pengojek Indonesia dan Malaysia di Tapal Batas, Berbagi Rezeki di 'Rumah' yang Sama...

Kisah Pengojek Indonesia dan Malaysia di Tapal Batas, Berbagi Rezeki di "Rumah" yang Sama...

Regional
Menara Pengintai Khas Dayak Bidayuh Jadi Daya Tarik PLBN Jagoi Babang

Menara Pengintai Khas Dayak Bidayuh Jadi Daya Tarik PLBN Jagoi Babang

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com