PKB Minta Jokowi-Ma'ruf Amin Tak Terburu-buru Tentukan Menteri

Kompas.com - 18/10/2019, 17:49 WIB
juru bicara DPP PKB Syaiful Huda. handoutjuru bicara DPP PKB Syaiful Huda.

BANDUNG, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) tak terburu-buru dalam proses penyusunan Kabinet Kerja Jilid II.

Sebab, PKB menilai, beratnya tantangan lima tahun ke depan serta kompleksitas tarikan kepentingan politik saat ini, baiknya penyusunan kabinet dilakukan secara cermat.

“Kami menilai ada baiknya proses penyusunan kabinet dilakukan dengan tidak tergesa dan mempertimbangkan segala aspek baik kapasitas, kapabilitas calon pembantu presiden maupun pertimbangan politis terkait soliditas kabinet selama lima tahun bekerja,” ujar juru bicara DPP PKB Syaiful Huda, lewat keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Gubernur NTT Viktor Laiskodat 2 Kali Diminta Jokowi Jadi Menteri

Huda menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara, presiden terpilih mempunyai waktu selama 14 hari sejak dilantik untuk membentuk kabinet pemerintahan.

Dengan adanya rentang waktu tersebut, maka sudah seharusnya presiden tidak perlu tergesa-gesa dalam menentukan para pembantunya.

“Akan lebih baik waktu tersebut dimanfaatkan secara seksama sehingga kabinet yang terbentuk betul-betul menjawab tantangan berat pemerintah dalam lima tahun mendatang,” tuturnya.

Huda menambahkan, beberapa tantangan berat yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah adanya ancaman resesi global. Kondisi ini menuntut antispasi secara menyeluruh baik dari sektor ekonomi, kesejahteraan rakyat, hingga politik.

“Guncangan ekonomi akibat perang dagang antara Tiongkok-Amerika diprediksi Bank Dunia akan memicu pelambatan pertumbuhan di kawasan Asia-Pasifik. Kondisi ini pasti akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang akan memicu penurunan produktivitas sehingga ancaman pengangguran nyata adanya,” ucapnya.

Di bidang politik, lanjut Huda, merapatnya hampir semua kekuatan politik ke kekuasaan akan menimbulkan komplikasi politik tersendiri.

Menurut dia, ketidakseimbangan kekuatan koalisi pendukung pemerintah dan koalisi oposisi berpotensi melemahkan pengawasan.

Baca juga: Harapan Jelang Pelantikan Presiden: Menteri dari Kalangan Profesional hingga Rakyat Sejahtera

Selain itu, dibutuhkan manajemen konfik yang kuat sehingga tarik-menarik kepentingan politik tidak menganggu kinerja kabinet.

“Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan person-person kuat di kabinet, sehingga proses memilih mereka harus dilakukan secara seksama dan sekali lagi tidak perlu terburu-buru,” tandasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X