Dedi Mulyadi Usulkan Cabut Subsidi bagi Warga yang Buang Sampah Sembarangan

KARAWANG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Dedi Mulyadi mengusulkan kepada pemerintah agar mencabut subsidi pendidikan kepada warga yang membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai.

Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada warga yang membuang sampah sembarangan, sehingga sungai-sungai di Indonesia bisa diselamatkan.

Dedi mengatakan hal itu setelah menyusuri Sungai Cilamaya dari hulu ke hilir di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (5/10/2019).

Lokasi yang dikunjungi adalah kaki Gunung Burangrang, Desa Ciracas, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta.

Kepada Kompas.com via telepon, Dedi mengatakan, Sungai Cilamayan dan juga sunga-sungai lainnya di Indonesia memiliki problem yang kurang lebih sama, yakni sampah dan limbah industri.

Baca juga: Baru Dilantik Jadi Anggota DPR, Dedi Mulyadi Langsung Terjun Tangani Sungai Tercemar

Di Sungai Cilamaya sendiri, kata Dedi, problem yang terjadi pada bagian hulunya adalah sampah, berupa softex hingga pampers yang masih berisi kotoran bayi. Lalu, di bagian hilirnya adalah limbah industri.

Untuk menyelesaikan problem sampah, pemerintah harus membuat regulasi dengan memberikan sanksi tegas bagi pembuang sampah sembarangan. Salah satunya adalah mencabut subsidi pendidikan.

"Apabila ada warga yang membuang sampah ke sungai atau ke tempat-tempat lain yang tak seusai ketentuan, maka subsidinya dicabut," kata Dedi.

Begitu juga bagi industri yang membuang limbah ke sungai, juga diberi sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha kalau teguran tak diindahkan.

Menurut Dedi, saat ini kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan masih rendah.

Sementara, di sisi lain, perhatian negara terhadap masyarakat begitu tinggi, salah satunya dengan memberikan subsidi pendidikan gratis dari SD hingga SMP.

"Karena dalam pandangan saya, selama ini kan perhatian negara, sejak reformasi, terhadap masyarakat tinggi, cuma belum diimbangi oleh kesadaran publik tanggung jawab terhadap negara," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Dulu zaman Pak Harto, lanjut Dedi, warga banyak disuruh oleh pemerintah, mulai dari kerja bakti hingga gotong-royong membersihkan sampah, tetapi subsidinya kurang mendapat perhatian.

"Namun, sekarang sebaliknya. Saat ini rakyat banyak disubsidi tapi lupa kewajiban. Harus segera dibenahi ke depannya," ujar dia.

Dedi yang juga mantan bupati Purwakarta dua periode ini sempat membuat peraturan budaya desa ketika ia masih menjabat kepala daerah.

Peraturan itu memuat klausul sanksi bagi warga yang membung sampah sembarangan. Namun, peraturan tak disetujui gubernur saat itu.

Kerja sama dengan TNI

Selain masalah sampah dan limbah industri, sungai-sungai di Indonesia juga memiliki problem penyerobotan tanah di sempadan sungai, baik untuk kepentingan personal maupun komersial.

Bahkan, kata Dedi, sebagian tanah yang diserobot itu sudah memiliki sertifikat.

"Kalau seluruh areal dikepung bangunan seperti ini, negara akan kehilangan aset dan sumber daya air," kata Dedi.

Untuk menertibkan bangunan yang mengepung sungai, Dedi mengusulkan agar pemerintah, dalam hal ini balai pengelola sumber daya air (PSDA) bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ingin Purwakarta, Karawang, dan Kabupaten Bekasi Terintegrasi

Aparat TNI dan Polri bisa memberikan teguran bagi warga yang menyerobot tanah-tanah di sekitar sungai.

Untuk warga yang membuang sampah sembarangan bisa ditegur langsung oleh marinir.

"Kenapa oleh marinir? Karena kalau bicara tentang maritim itu kaitannya dengan pengelolaan aliran sungai ke laut. Visi kemaritiman disebut berhasil manakala pengelolaan sungainya baik," kata Dedi.