DPRD Sebut 3 Daerah yang Diusulkan Ridwan Kamil Tidak Masuk Rencana Ibu Kota Baru Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengomentari pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut tiga daerah sebagai usulan calon ibu kota baru Provinsi Jabar.

Adapun, tiga daerah yang disebutkan Ridwan Kamil yakni, Tegalluar di Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat dan kawasan Cirebon, Patimban, Majalengka (Rebana).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya mengatakan, melalui Panitia Khusus (Pansus) VII, DPRD Jawa Barat telah membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tentang rencana pemindahan ibu kota.

Baca juga: Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Jabar, Ini Alasan Ridwan Kamil

Tegalluar menjadi daerah yang diusulkan sebagai ibu kota pengganti.

Namun, menurut Pansus VII, daerah tersebut dinilai tidak layak, karena memiliki potensi rawan bencana tinggi.

“Pimpinan dan Anggota Pansus VII yang membahas Raperda RTRW ini melakukan konsultasi ke BNPB.  Ternyata diketahui bahwa Tegalluar itu memiliki potensi bencana dengan kelas bahaya yang tinggi, khususnya banjir dan gempa bumi,” kata Asep saat dihubungi, Jumat (29/8/2019).

Menurut Asep, sejak awal usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mengusulkan Tegalluar sebagai pengganti Kota Bandung.

Sementara, Walini dan Rebana tidak pernah ada dalam rencana.

“Tidak ada Walini atau bahkan Rebana itu. Pihak eksekutif saat itu mengusulkan Tegalluar, Kabupaten Bandung sebagai tempat pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang baru. Teman-tema anggota Pansus pun langsung mencoretnya,” kata Asep.

Asep meminta kepada Ridwan Kamil untuk tidak sembarangan mengumumkan terkait lokasi pengganti Kota Bandung sebagai ibu kota Jabar.

“Mestinya Pak Gubernur tidak asal klaim dan memberikan pernyataan secara sepihak terkait dengan wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat,” kata Asep.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar Ali Hasan juga sependapat dengan Asep.

Menurut dia, Komisi IV dipastikan menolak usulan pemindahan ibu kota Jawa Barat.

“Sebagai ketua Komisi IV, kami belum pernah diajak bicara soal pemindahan ibu kota provinsi, itu baru wacana, tapi langsung saya sikapi saya kurang sepakat memindahkan,” kata Ali.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama DPRD Jabar telah sepakat untuk mengkaji wacana pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota Provinsi Jawa Barat.

Ridwan Kamil mengatakan, wacana itu muncul sewaktu ia menggelar rapat pembahasan RTRW Jabar bersama Pansus VII awal pekan lalu.

"Kemarin RTRW Jabar sudah disahkan untuk sampai 2029. Di dalamnya Rebana sudah masuk kan, penataan jalur transportasi sudah masuk, termasuk persetujuan wacana pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi," ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (29/8/2019).

Emil menjelaskan, penentuan lokasi baru ibu kota Jabar terbuka untuk seluruh wilayah.