Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Jabar, Ini Alasan Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah membahas wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.

Pria yang akrab disapa Emil itu menilai, pemindahan itu diperlukan lantaran secara fisik, Kota Bandung sudah kurang mendukung sebagai pusat pemerintahan provinsi.

"Karena pada dasarnya, secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," ujar Emil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (29/8/2019).

Selain itu, lokasi kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tak tersentralisasi menjadi hambatan lain.

Ia menyebut, kajian soal rencana itu akan mulai dilakukan enam bulan ke depan.

"Contohnya kantor pemerintahan cek-clok (terpisah-pisah) dan tidak produktif. Kajian dilaksanakan enam bulan ke depan, nanti media dikabari lagi," ujar Ridwan.

Baca juga: Wacana Ibu Kota Jabar Pindah dari Bandung, Ridwan Kamil Usulkan 3 Lokasi Baru

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanandi menuturkan, tercetusnya wacana itu berawal dari keluhan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum.

Saat itu, kata Daddy, Uu komplain lantaran sulit memanggil SKPD karena posisi kantor yang tersebar.

"Awalnya keluhan Pak Wagub, kok kumpulin dinas susah karena tersebar. Saya sempat respons juga, saya bilang begini, kalau kumpulin dinas enggak mesti secara fisik. Zaman begini gitu lho kan bisa teleconference," tutur Daddy saat dihubungi.

Daddy yang juga Wakil Ketua Pansus VII mengatakan, DPRD tak keberatan dengan rencana itu.

Namun, ia meminta Pemprov Jabar membuat kajian komprehensif sebagai dasar pemindahan ibu kota provinsi.

"Kami minta silakan buat kajian dulu. Kami tak menyebutkan lokasi karena pansus tidak punya latar belakang itu. Kami serahkan ke kawan-kawan eksekutif. Ada indikator program di mana ibu kota bisa berpindah ke mana saja asalkan ada kajian komprehensif lebih dulu," ujar Daddy.

Secara pribadi, politisi Partai Gerindra itu mendukung wacana tersebut.

Namun, ia juga berharap hal ini dibahas serius, bukan karena mengikuti rencana pemindahan ibu kota negara.

"Jangan karena ibu kota negara mau pindah terus kami latah pindah. Kami bersepakat kalau memang dilakukan, harus ada kajian biar ada alasan kuat, kan orang pindah rumah alasannya rumahnya sumpek, anaknya banyak, kan ada pertimbangan begitu," katanya.