Pasca Putusan Hukuman Kebiri, Pemerintah Fokus Dampingi Korban dan Keluarganya

Kompas.com - 29/08/2019, 16:45 WIB
Hukuman Kebiri Kimia KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoHukuman Kebiri Kimia

MOJOKERTO, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) akan melakukan pendampingan terhadap anak-anak dan keluarganya yang menjadi korban perkosaan seorang predator anak di Mojokerto, Jawa Timur.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan, selain putusan kebiri kimia terhadap pelaku, pemerintah harus mengedepankan pendampingan korban dan keluarganya untuk menghilangkan trauma.

"Pasca putusan ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memulai mendampingi memulihkan kondisi anak-anak kita," kata Nahar saat ditemui di rumah dinas Bupati Mojokerto, Kamis (29/8/2019).

Menurut Nahar, pendampingan sangat diperlukan agar para korban bisa melupakan apa yang pernah dialaminya.

Selain itu, pendampingan untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban.

"Yang harus diperhatikan tentu bagaimana mendampingi dan memulihkan korban, lalu kemudian mencegah dari hal-hal yang tidak kita harapkan," ujar Nahar.

Baca juga: Kontroversi Kebiri Kimia, Keluarga Minta Terpidana Dirawat di RSJ hingga Kuasa Hukum Ajukan PK

Nahar mengapresiasi putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Selain itu, Kementerian PPPA juga mengapresiasi keberhasilan polisi dan jaksa dalam mengungkap kasus tersebut hingga bisa membawanya ke Pengadilan.

Menurut Nahar, pelaku kejahatan seksual terhadap anak memang pantas diberikan hukuman berat. Apalagi, tindakan itu berdampak krusial bagi masa depan korban.

Seperti diketahui, vonis hukuman kebiri kimia dijatuhkan pengadilan terhadap Muh Aris (20), pemuda asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Pengadilan memutuskan Aris bersalah melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain dikenai hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemerkosa 9 anak di wilayah Kabupaten Mojokerto itu juga dihukum penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Nahar mengatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan hukuman berat kepada Aris merupakan putusan krusial bagi penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia.

Kementerian PPPA memberikan penghargaan sebagai apresiasi atas keberanian dan terobosan para penegak hukum yang terlibat dalam penjatuhan hukuman pidana kebiri kimia di Mojokerto.

Penghargaan itu diberikan kepada para hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto yang menangani kasus tersebut, para jaksa penuntut umum (JPU) serta para penyidik dari Polres Mojokerto dan Polres Mojokerto Kota.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan di rumah dinas bupati Mojokerto, Kamis (29/8/2019).



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Korsleting Listrik, Dua Ruangan SMA 1 Pangkah Tegal Dilalap Api

Diduga Korsleting Listrik, Dua Ruangan SMA 1 Pangkah Tegal Dilalap Api

Regional
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Indonesia Jadi Produsen Ekonomi Halal Terbesar di Dunia

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Indonesia Jadi Produsen Ekonomi Halal Terbesar di Dunia

Regional
Driver Ojol Asal Sragen yang Kena Peluru Nyasar Polisi Dioperasi, Kondisinya Membaik

Driver Ojol Asal Sragen yang Kena Peluru Nyasar Polisi Dioperasi, Kondisinya Membaik

Regional
Polisi Cari Pemasok Kartu Ponsel untuk 'Gojek Tuyul' di Malang

Polisi Cari Pemasok Kartu Ponsel untuk "Gojek Tuyul" di Malang

Regional
Tak Ada Gempa Susulan Usai Gempa 6,0 Guncang Maluku, Apa Penyebabnya?

Tak Ada Gempa Susulan Usai Gempa 6,0 Guncang Maluku, Apa Penyebabnya?

Regional
Dedi Mulyadi Usulkan Omnibus Law untuk Atasi Banjir DKI, Jabar dan Banten

Dedi Mulyadi Usulkan Omnibus Law untuk Atasi Banjir DKI, Jabar dan Banten

Regional
Warga 84 Desa di Sumenep Kurang Tertarik Jadi Penyelenggara Pilkada

Warga 84 Desa di Sumenep Kurang Tertarik Jadi Penyelenggara Pilkada

Regional
Gojek Tuyul Pemilik 41 Akun Diduga Memiliki Jaringan

Gojek Tuyul Pemilik 41 Akun Diduga Memiliki Jaringan

Regional
3 Tersangka Susur Sungai Sempor Digunduli, Dinas Pendidikan Sleman: Mereka Tidak Ditekan

3 Tersangka Susur Sungai Sempor Digunduli, Dinas Pendidikan Sleman: Mereka Tidak Ditekan

Regional
Kalau Sudah Definitif, Isdianto Wajib Dicalonkan sebagai Gubernur

Kalau Sudah Definitif, Isdianto Wajib Dicalonkan sebagai Gubernur

Regional
Alasan Budi Bunuh Anaknya dan Buang Jasad Korban ke Gorong-gorong Sekolah

Alasan Budi Bunuh Anaknya dan Buang Jasad Korban ke Gorong-gorong Sekolah

Regional
Tak Sadar Diberi Uang Palsu, Kakek Penjual Rujak Ini Sempat Bolak Balik Antar Pesanan Pelaku

Tak Sadar Diberi Uang Palsu, Kakek Penjual Rujak Ini Sempat Bolak Balik Antar Pesanan Pelaku

Regional
Seorang Pemuda di Lamongan Ditemukan Tewas di Sungai

Seorang Pemuda di Lamongan Ditemukan Tewas di Sungai

Regional
Iming-iming Nilai Bagus, Oknum Guru SMA Cabuli Siswinya Sendiri

Iming-iming Nilai Bagus, Oknum Guru SMA Cabuli Siswinya Sendiri

Regional
Sekolah Tak Punya Akses Kendaraan, Siswa SMKN 1 Tuntang Jalan Kaki Lewati Kebun Warga

Sekolah Tak Punya Akses Kendaraan, Siswa SMKN 1 Tuntang Jalan Kaki Lewati Kebun Warga

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X