OTT Gubenur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun, KPK Periksa 7 Pihak Swasta

Kompas.com - 24/08/2019, 07:00 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan; Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono dan pihak swasta, Abu Bakar. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan; Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono dan pihak swasta, Abu Bakar.

BATAM, KOMPAS.com - Usai memeriksan sejumlah pejabat Pemprov Kepulauan Riau terkait kasus OTT Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tujuh pihak swasta yang diduga ada kaitannya dengan kasus tersebut, Jumat (23/8/2019)

Sama seperti sebelumnya, pemeriksaan pihak swasta juga dilakukan di lantai III Gedung Polresta Barelang, Kepri.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan masih terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepri Tahun 2018/2019.

"Ada tujuh pihak swasta yang dimintai keterangan hari ini, dan ketujuh pihak swasta ini termasuk konsultan reklamasi," kata Febri melalui pesan singkat, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Lagi, 7 Pejabat Pemprov Kepri Diperiksa KPK Pasca-OTT Gubernur Kepri

Ketujuh orang tersebut yaitu direksi PT Bintan Hotels Trisno, staf PT Labun Buana Asri Herman, dan pemegang saham Damai Grup atau PT Damai Ecowisata Hendrik.

Kemudian Direksi PT Barelang Elektrindo Linus Gusdar, karyawan PT Marcopolo Shipyard Sutono, manajemen Adventure Glamping I Wayan Santika, serta konsultan reklamasi dan penggunaan ruang laut untuk PT Marcopolo Shipyard Agung.

"Ketujuh orang ini dimintai keterangannya sebagai saksi untuk Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun," jelasnya.

Selain dimintai keterangan terkait kasus OTT suap izin reklamasi, pemeriksaan juga ada kaitannya dengan kasus dugaan gratifikasi dari Nurdin.

Hal ini diduga dari sejumlah uang tunai yang didapat dari beberapa tas yang ada di rumah dinas Nurdin, mulai dari pecahan dollar hingga rupiah.

"Diduga gratifikasi terkait perizinan yang didapat dari pemberian pihak lain, mulai dari unit-unit dinas atau OPD terkait di Kepri," ujarnya.

Baca juga: OTT Gubernur Kepri, 2 Pengusaha Batam Kock Meng dan Johannes Kodrat Kembali Diperiksa KPK

Seperti diketahui KPK menyita uang Rp 6,1 miliar diduga suap dan gratifikasi.

Uang tersebut terdiri dari berbagai pecahan, mulai dari dollar AS, Singapura, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dollar Hong Kong serta rupiah.

Jumlah uang diduga gratifikasi yakni Rp 3,7 miliar dengan rincian 180.935 dollar Singapura, 38.553 dollar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, 30 dollar Hong Kong dan 5 euro serta Rp 132.610.000.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puslabfor Dilibatkan Usut Penyebab Kebakaran Kantor Desa Neglasari

Puslabfor Dilibatkan Usut Penyebab Kebakaran Kantor Desa Neglasari

Regional
Ketua Komunitas Gay Tulungagung Ditangkap karena Cabuli 11 Anak

Ketua Komunitas Gay Tulungagung Ditangkap karena Cabuli 11 Anak

Regional
Guru Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Pukul Murid Pakai Besi

Guru Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Pukul Murid Pakai Besi

Regional
Modal Tiner dan Printer, Pelaku Pemalsuan SIM di Palembang Ditangkap

Modal Tiner dan Printer, Pelaku Pemalsuan SIM di Palembang Ditangkap

Regional
6 Jam Menghilang, Seorang Nenek Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai:

6 Jam Menghilang, Seorang Nenek Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai:

Regional
Pesan Jokowi untuk Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat Mengenai Tanah Sengketa di Labuan Bajo

Pesan Jokowi untuk Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat Mengenai Tanah Sengketa di Labuan Bajo

Regional
Protes, Pedagang Pasar Pagi di Tegal Sebut Penarikan Biaya Ganda Sewa dan Retribusi Langgar Aturan

Protes, Pedagang Pasar Pagi di Tegal Sebut Penarikan Biaya Ganda Sewa dan Retribusi Langgar Aturan

Regional
Cegah Antraks di Gunungkidul, Pemda Akan Bangun Kolam dan Shower di Pasar Hewan

Cegah Antraks di Gunungkidul, Pemda Akan Bangun Kolam dan Shower di Pasar Hewan

Regional
Bakar Lahan, Oknum Karyawan PTPN V di Riau Ditangkap Polisi

Bakar Lahan, Oknum Karyawan PTPN V di Riau Ditangkap Polisi

Regional
Antisipasi Kekerasan, Sekolah Ramah Anak Dirintis di 10 SMP

Antisipasi Kekerasan, Sekolah Ramah Anak Dirintis di 10 SMP

Regional
Kronologi Ibu Jual Bayi yang Baru Dilahirkan di Palembang

Kronologi Ibu Jual Bayi yang Baru Dilahirkan di Palembang

Regional
Warga Positif Antraks, Sri Sultan: Saya Mohon Orang Gunungkidul Hati-hati Lah

Warga Positif Antraks, Sri Sultan: Saya Mohon Orang Gunungkidul Hati-hati Lah

Regional
Hendak Tawuran di Pantura, Puluhan Pelajar SMP Diamankan, Polisi Temukan Puluhan Batu

Hendak Tawuran di Pantura, Puluhan Pelajar SMP Diamankan, Polisi Temukan Puluhan Batu

Regional
Mahasiswa Jember Tewas Membusuk di Kamar Kos, Sempat Telepon Ibu

Mahasiswa Jember Tewas Membusuk di Kamar Kos, Sempat Telepon Ibu

Regional
Ragukan Hak Angket, Komunikasi DPRD dan Bupati Jember Semakin Buntu

Ragukan Hak Angket, Komunikasi DPRD dan Bupati Jember Semakin Buntu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X