Riset I2: 10 Menteri Terpegah dan Tervokal 2019 di Media Massa

BANDUNG, KOMPAS.com – Sepanjang 1 Januari hingga 31 Juli 2019, jumlah pemberitaan tentang kinerja Menteri Kabinet Kerja dan kebijakan kementerian mencapai 6.041.378 berita.

Jumlah tersebut dihimpun dari 3.735 media siber (online) di Indonesia.

“Data tersebut dianalisis secara real time dengan menggunakan sistem Intelligence Media Management (IMM) yang berbasis Artificial Intelligence,” ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang saat dihubungi, Senin (19/8/2019).

Hasilnya, terdapat 10 menteri paling banyak diberitakan media atau terpegah yang dimaknai lebih netral dibanding populer.

Pertama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan jumlah pemberitaan 29.240 berita. Ia mendapat sorotan karena situasi mudik, naiknya harga tiket pesawat, dan lainnya.

Posisi kedua ditempati Menkopolhukam Wiranto dengan 28.550 berita. Ia banyak diberitakan terkait situasi politik dan keamanan menjelang dan sesudah pencoblosan, selain terkait kerusuhan 22 Mei.

Baca juga: Riset I2: Susi Pudjiastuti Jadi Menteri Paling Berpengaruh di Twitter

Posisi ketiga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan 26.299 berita. Sri banyak diberitakan karena fokus kerja pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah, dampak perang dagang AS-Tiongkok, termasuk isu utang luar negeri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menempati peringkat keempat menteri terpegah dengan 23.080 berita. Posisi kelima ditempati Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (21.338 berita).

Posisi keenam ditempati Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dengan 18.515 berita. Posisi ketujuh diduduki Menteri Pariwisata Arief Yahya dengan 17.843 berita.

Posisi 8-10 ditempati Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan 17.432 berita, Menkominfo Rudiantara sebanyak 14.896 berita, dan Menseskab Pramono Anung sekitar 13.927 berita.

"Dalam hal menteri terpegah, posisi figur adalah sebagai objek. Artinya, figur yang dirujuk oleh media," ungkap Rustika.

Menteri tervokal

Selain itu, terdapat 10 nama menteri tervokal pada 2019 di media online. Menteri Tervokal dipilih karena pernyataannya paling banyak dikutip media.

Di posisi pertama ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan 62.099 pernyataan. Posisi kedua, Menhub Budi Karya Sumadi dengan 59.873 pernyataan.

Menko Polhukam Wiranto masuk ke posisi ketiga dengan 57.061 pernyataan. Keempat Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (44.651 pernyataan). Kemudian Mendagri Tjahjo Kumolo dengan 44.193 pernyataan.

Posisi keenam ditempati Menko Maritim Luhut B Pandjaitan 39.742 pernyataan. Lalu Menkominfo Rudiantara 36.422 pernyataan di posisi tujuh.

Dari posisi 8-10 diduduki Menteri Pariwisata Arief Yahya 33.404 pernyataan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 31.522 pernyataan, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman 28.571 pernyataan.

"Di antara menteri paling banyak diberitakan dan tervokal masih diisi oleh tiga nama tersebut, meski dalam urutan yang berbeda," ucap Rustika.

Kebijakan

Rustika menambahkan, riset ini juga mengikuti berbagai pemberitaan 30 kebijakan kementerian sepanjang 2019 yang terbanyak ditulis media.

Kinerja kementerian yang erat dikaitkan dengan menterinya adalah Revolusi Industri 4.0 (Menperin), Dana Desa (Mendes PDT), Pengelolaan Media Sosial – pasca kerusuhan 22 Mei (Menkominfo), Pembangunan Jalan Tol (Men PUPR), Haji dan Umrah (Menag).

Selain itu, Penenggelaman dan Penangkapan Kapal Ilegal Fishing (Menteri KKP), PPDB 2019 dan Pengembangan Pendidikan Vokasi (Mendikbud), Impor Bahan Pokok (Mendag), CPNS dan PPPK (MenPAN-RB).

"Dari 30 kebijakan tersebut, tidak seluruhnya mendapatkan respon positif dari media dan stakeholder," ujar Rustika.

Sebesar 68 persen program kerja dari kementerian mendapatkan respons positif. Sedangkan, 15 persen mendapatkan respons negatif, dan 17 persen mendapatkan respons pro dan kontra.

Terkait kebijakan yang menuai pro dan kontra pun banyak ketidaksepakatan dalam tubuh pemerintah sendiri.

Baca juga: Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti, Menteri yang Dinilai Paling Layak Dipertahankan Versi Netizen

Seperti kebijakan menteri KKP tentang larangan penggunaan cantrang dan penanganan illegal fishing dengan penenggelaman kapal ditentang oleh Menko Kemaritiman sendiri, Luhut Binsar Panjaitan, juga Wapres Jusuf Kalla.

Kebijakan larangan cantrang juga ditolak oleh stakeholder seperti Aliansi Nelayan Indonesia.