Ogah Berbagi Uang Makan dengan Satpol PP, Petugas Damkar Demo dan Mogok Kerja

POSO KOMPAS.com - Puluhan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menggelar aksi demonstrasi menolak pembagian dana kesiagaan bencana  anggaran tahun 2019 dengan Badan Satuan Polisi Pamong Praja.

Aksi demo yang digelar dengan cara membakar ban bekas di halaman kantornya pada Selasa (30/7/2019) sore tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan pimpinannya atau kepala badan yang dinilai tidak berlaku adil kepada bawahannya.

Kordinator aksi, Ahmad Sanjaya yang juga merupakan petugas Damkar, dalam orasinya, mengatakan, aksi demo dan sekaligus mogok kerja tersebut sebagai bentuk penolakan dana Kesiagaan Bencana milik Damkar dibagi dengan Satuan Pol PP dengan alasan untuk keadilan.

Baca juga: Oknum Pegawai Honorer Damkar Pemda Poso Ditangkap karena Edarkan Sabu

Menurutnya, dana sebesar Rp 240 juta untuk tahun anggaran 2019 merupakan dana kesiagaan bencana sebagai tunjangan uang makan seluruh petugas Damkar dengan rincian Rp 90.000 per orang per bulan.

"Kami semua tidak terima kalau (dana) Kesiagaan Bencana yang ada pada dinas kami dibagi ke dinas lain. Ini tidak adil, apalagi dana tersebut sudah ditetapkan oleh DPRD Poso dan disetujui  Pemkab Poso. Kalau kebijakan tersebut tetap diberlakukan, kami akan terus demo dan mogok kerja," kata Ahmad Sanjaya.

Sementara itu, Kepala Badan Satpol PP dan Damkar Poso, Nelson Rongkaloe yang ditemui di ruangannya usai menggelar pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa, mengatakan, kebijakan yang diambil untuk membagi dana milik Damkar sudah melalui persetujuan Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu.

Menurutnya, Satpol PP-Damkar Poso merupakan dua Instansi yang telah disatukan meskipun secara administratif, anggaran masih terpisah. Sehingga demi rasa keadilan, dana tunjangan petugas Damkar sebesar Rp 90.000 per bulan dibagi dua dengan petugas Satpol PP menjadi  Rp 45.000 per bulan.

"Beginilah jadinya kalau dua instansi digabung menjadi satu, sementara anggaran berbeda. Ini sebenarnya hanya untuk sementara sambil menunggu anggaran untuk Satpol PP yang proposalnya sudah dimasukkan ke DPRD untuk anggaran perubahan," kata Nelson.

Nelson menambahkan, unjuk rasa puluhan petugas Damkar tersebut merupakan aksi tandingan.

Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan puluhan petugas Satpol PP yang merasa tunjangan uang makan mereka jauh lebih kecil, hanya sebesar  Rp 15.000 per orang per bulan.

"Ini masalah kesejahteraan petugas. Petugas Damkar dapat Rp 90.000 per bulan, sementara petugas Satpol PP hanya Rp 13.000. Kami tentu mengambil kebijakan untuk yang terbaik, sama sekali bukan berpihak," katanya.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Video Mobil Damkar Diamuk Massa di Batang

Aksi demo yang berlangsung selama satu jam, dari pukul 14.00 Wita hingga 15.00 Wita  tersebut, berakhir damai setelah sejumlah pejabat Pemkab Poso bersama perwakilan aksi menggelar pertemuan secara tertutup dengan pengamanan aparat Kepolisian Resor Poso.

Dari hasil pertemuan tersebut, pemkab akan mengkaji ulang kebijakan untuk memberikan tunjangan yang sama dan adil kepada petugas Damkar dan Satpol PP tanpa harus dipotong adri dana kesiagaan bencana milik Damkar Poso.