Toleransi Tinggi, Desa Balun Dijadikan Model Demokrasi Pancasila

Kompas.com - 17/06/2019, 14:19 WIB
Tim kajian yang diutus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar (kanan), saat bertemu Bupati Lamongan Fadeli (tengah) dan Sekkab Yuronur Efendi (tiga dari kiri). Dok. Humas Pemkab LamonganTim kajian yang diutus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar (kanan), saat bertemu Bupati Lamongan Fadeli (tengah) dan Sekkab Yuronur Efendi (tiga dari kiri).

LAMONGAN, KOMPAS.com – Toleransi antar umat beragama yang tercipta di Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur. Rupanya mendapat perhatian tersendiri dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar.

Sebelumnya, perkampungan yang berada sekitar 1 kilometer dari Jalan Raya Surabaya-Tuban tersebut, sudah lebih dulu dikenal orang dengan sebutan ‘Desa Pancasila’.

Hal ini dikarenakan, Desa Balun yang terdiri atas 10 RT (Rukun Tetangga) memiliki sekitar 4.600 warga, dengan 75 persen di antaranya memeluk agama Islam, 18 persen beragama Kristen, dan sisanya beragama Hindu, dapat hidup rukun secara berdampingan.


Baca juga: Radikalisme, Kampus, dan Religiusasi Pancasila

Menariknya meski terdiri dari warga yang memeluk beragam agama (Islam, Kristen, dan Hindu), namun para warga Desa Balun atau Desa Pancasila dapat hidup secara rukun berdampingan, tanpa melunturkan nilai-nilai agama yang dianut masing-masing.

Atas informasi dan pertimbangan tersebut, Agum lantas mengirim tim kajian ke Lamongan beranggotakan tiga orang, untuk menjadikan Desa Balun sebagai model pengembangan demokrasi Pancasila di Indonesia.

Tim kajian ini kemudian diterima oleh Bupati Lamongan Fadeli bersama dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lamongan Yuhronur Efendi dan sejumlah kepala perangkat daerah, di ruang kerja Bupati Lamongan, Senin (17/6/2019).

“Desa Balun mungkin bisa jadi model demokrasi yang tidak pakai ribut-ribut, demokrasi yang menyatukan. Apalagi kemarin baru saja diresmikan menjadi desa wisata religi dan ziarah,” ujar ketua anggota tim kajian yang dikirim, Martin Lukito Sinaga.

Martin lantas menjelaskan, dia bersama tim kajian bakal berada di desa sekitar 1 kilometer dari Jalan Raya Surabaya-Tuban tersebut selama beberapa hari, guna mendokumentasikan praktik-praktik budaya yang dilakukan oleh warganya.

Sehingga mereka dapat menggambarkan bagaimana korelasi budaya yang berwatak Pancasila, sebagai bagian dari demokrasi Indonesia.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X