LAMONGAN, KOMPAS.com – Toleransi antar umat beragama yang tercipta di Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur. Rupanya mendapat perhatian tersendiri dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar.
Sebelumnya, perkampungan yang berada sekitar 1 kilometer dari Jalan Raya Surabaya-Tuban tersebut, sudah lebih dulu dikenal orang dengan sebutan ‘Desa Pancasila’.
Hal ini dikarenakan, Desa Balun yang terdiri atas 10 RT (Rukun Tetangga) memiliki sekitar 4.600 warga, dengan 75 persen di antaranya memeluk agama Islam, 18 persen beragama Kristen, dan sisanya beragama Hindu, dapat hidup rukun secara berdampingan.
Baca juga: Radikalisme, Kampus, dan Religiusasi Pancasila
Menariknya meski terdiri dari warga yang memeluk beragam agama (Islam, Kristen, dan Hindu), namun para warga Desa Balun atau Desa Pancasila dapat hidup secara rukun berdampingan, tanpa melunturkan nilai-nilai agama yang dianut masing-masing.
Atas informasi dan pertimbangan tersebut, Agum lantas mengirim tim kajian ke Lamongan beranggotakan tiga orang, untuk menjadikan Desa Balun sebagai model pengembangan demokrasi Pancasila di Indonesia.
Tim kajian ini kemudian diterima oleh Bupati Lamongan Fadeli bersama dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lamongan Yuhronur Efendi dan sejumlah kepala perangkat daerah, di ruang kerja Bupati Lamongan, Senin (17/6/2019).
“Desa Balun mungkin bisa jadi model demokrasi yang tidak pakai ribut-ribut, demokrasi yang menyatukan. Apalagi kemarin baru saja diresmikan menjadi desa wisata religi dan ziarah,” ujar ketua anggota tim kajian yang dikirim, Martin Lukito Sinaga.
Martin lantas menjelaskan, dia bersama tim kajian bakal berada di desa sekitar 1 kilometer dari Jalan Raya Surabaya-Tuban tersebut selama beberapa hari, guna mendokumentasikan praktik-praktik budaya yang dilakukan oleh warganya.
Sehingga mereka dapat menggambarkan bagaimana korelasi budaya yang berwatak Pancasila, sebagai bagian dari demokrasi Indonesia.
