Soal Isu Pembubaran Koalisi, Dedi Mulyadi Minta Demokrat Jangan Panik

Kompas.com - 10/06/2019, 08:47 WIB
Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Maruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi. KOMPAS.com/ ISTIMEWAKetua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Maruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Penulis Farid Assifa
|
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai Partai Demokrat mulai bingung dengan dirinya sendiri. Pernyataan Dedi itu terkait dengan usulan Demokrat untuk membubarkan koalisi baik di kubu Jokowi maupun Prabowo.

"Wacana pembubaran koalisi itu merupakan kebingungan dari sebuah partai politik dalam membangun identitas dirinya, siapa dia dan berada di mana," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (10/6/2019).

Baca juga: TKN: Usul Demokrat soal Pembubaran Koalisi Tak Relevan dan Mengada-ada

Dedi mengatakan, permanen atau tidaknya koalisi itu tergantung kepentingan para pihak. Dulu, kata dia, pada zaman pemerintahan SBY, koalisi bersifat permanen, yaitu ada partai oposisi yang berada di luar pemerintah dan ada partai pendukung pemerintah. Kemudian ada partai yang diajak masuk koalisi.

"Misalnya ketika Pak SBY memimpin, Golkar sebelumnya di luar pemerintah, tapi ada kepentingan dari pemerintah untuk memperkuat jajaran pemerintahan, Golkar masuk ke pemerintahan," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Lanjut Dedi, proses masuknya Golkar ke pemerintahan cukup panjang, yaitu melalui perebutan kepemimpinan Partai Golkar dari Akbar Tanjung ke Jusuf Kalla yang waktu itu menjadi wakil presiden.

Kemudian pada fase kedua pemerintahan SBY, Golkar kembali masuk ke lingkungan kekuasaan melalui perubahan kepemimpinan di tubuh partai, yakni dari Jusuf Kalla digeser ke Aburizal Bakrie yang notabane mitra dari SBY dalam pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, proses masuknya Golkar itu dikehendaki oleh kekuasaan melalui perubahan kepemimpinan kepartaian," jelas Dedi.

Baca juga: PKS Nilai Usul Wasekjen Demokrat soal Pembubaran Koalisi Kurang Bijak

Nah, kemudian, lanjut Dedi, pada saat ini ada koalisi dalam pemerintahan yang relatif sudah 60 persen menguasai parlemen. Lalu ada partai yang bersikap oposisi, yaitu Gerindra dan PKS, dan itu sah dari sisi konstitusi.

"Dalam tradisi politik kita itu (partai oposisi) sah karena harus ada penyeimbang dalam pemerintahan," tandas mantan bupati Purwakarta ini.

Saat ini, kata Dedi, ada partai dari oposisi, yakni Demokrat, yang ingin merapat ke pemintahan. Dedi menilai itu sah dan dipersilakan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Jabar Punya Perda Pesantren Pertama di Indonesia

Ridwan Kamil Sebut Jabar Punya Perda Pesantren Pertama di Indonesia

Regional
Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Regional
Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Regional
Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.