Menag: Saya Sudah Minta Ajudan Kembalikan Uang Tersebut ke Haris

Kompas.com - 03/06/2019, 22:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5/2019).

KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diberitakan menerima Rp 70 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Pemberitaan tersebut didasarkan pada dakwaan untuk terdakwa Haris Hasanudin yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada 29 Mei 2019 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Disebutkan bahwa pada 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, terdakwa memberikan Rp 50 juta kepada Menag. Selanjutnya, pada 9 Maret 2019, bertempat di Tebu Ireng Jombang, terdakwa memberikan lagi uang kepada Menag sejumlah Rp 20 juta.

Menag Lukman membantah pemberitaan tersebut.


"Saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, tanggal 1 Maret 2019, baik saya maupun ajudan dan petugas protokol yang mendampingi, tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari Haris, apalagi pemberian berupa uang sejumlah Rp 50juta," tegas Menag Lukman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com di Jakarta, Senin (3/6/2019).

Baca juga: Soal Dugaan Terima Uang Rp 70 Juta, Ini Kata Menteri Agama

"Saat itu, juga tidak ada pertemuan khusus dengan Haris. Saya hanya ke ruang transit hotel bersama beberapa pegawai dari jajaran Kanwil sekitar 10 menit sebelum acara dimulai. Dari situ langsung mengisi acara. Selesai acara, saya langsung meninggalkan hotel," lanjutnya.

Menurut Menag, pada 9 Maret 2019, di Tebu Ireng Jombang, Haris memang memberikan uang sebesar Rp 10 juta, bukan Rp 20 juta. Namun, uang tersebut diberikan Haris kepada ajudan Menag, bukan kepada Menag.

Dikatakan Menag, maksud dan tujuan Haris memberikan uang tersebut kepada Ajudan Menag pun tidak jelas. Ketika hal itu ditanyakan oleh ajudan Menag, Haris mengatakan bahwa uang itu sebagai “honorarium tambahan”. Uang tersebut juga baru disampaikan ajudan kepada Menag setelah sampai di Jakarta.

"Jadi sejak awal, saya memang tidak tahu adanya pemberian uang tersebut," tandasnya.

Saat uang tersebut dilaporkan oleh ajudan, Menag menolak untuk menerimanya. Menag berpendapat dirinya tidak berhak atas uang tersebut karena tidak memiliki acara apa pun yang digelar Kanwil Kemenag Jawa Timur.

"Saya sudah meminta ajudan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Haris. Namun, mengingat ajudan tidak pernah bisa bertemu langsung dengan Haris, maka uang tersebut masih disimpan dan baru dilaporkan kembali oleh ajudan kepada saya pada 22 Maret 2019," terang Menag.

"Akhirnya, uang tersebut dilaporkan ke KPK pada 26 Maret 2019. Pelaporan uang Rp 10 juta itu sebagai bentuk komitmen saya terhadap pencegahan tindak gratifikasi," sambungnya.

Baca juga: Menurut Jaksa, Menteri Agama Pasang Badan untuk Tetap Mengangkat Terdakwa

Sebagai penyelenggara negara, Menag sadar akan adanya larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi jelas mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Laporan gratifikasi bisa dilakukan dalam rentang 30 hari kerja sejak diterima. Sementara pasal 2 ayat (2) Peraturan KPK tersebut mengatur, pelaporan gratifikasi dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.

"Kalau Haris menyerahkan uang Rp 10 juta itu ke ajudan pada 9 Maret, selang 17 hari kalender, uang itu sudah dilaporkan ke KPK. Hitungannya, gratifikasi itu sudah dilaporkan dalam 12 hari kerja," ujarnya.

Pelaporan gratifikasi oleh Menag ke KPK bukanlah kali pertama. Sejak menjadi penyelenggara negara, Menag tercatat beberapa kali melaporkan gratifikasi.

Menag bahkan pernah menerima penghargaan dari KPK sebagai salah satu pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara.

Penghargaan disampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017. Hanya ada tiga orang yang mendapat penghargaan itu, yaitu presiden, wapres, dan Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Begini Cara Petugas Memadamkan Kebakaran Lahan Gambut di Pekanbaru

Begini Cara Petugas Memadamkan Kebakaran Lahan Gambut di Pekanbaru

Regional
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris yang Berprofesi sebagai Pedagang Garam di Padang

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris yang Berprofesi sebagai Pedagang Garam di Padang

Regional
Begal Masuk Kampus Unand, 'Kalau Kau Teriak, Mati Kau'

Begal Masuk Kampus Unand, "Kalau Kau Teriak, Mati Kau"

Regional
PPP Pasrahkan soal Jatah Menteri ke Presiden Jokowi

PPP Pasrahkan soal Jatah Menteri ke Presiden Jokowi

Regional
Material Longsor Disingkirkan, Akses Jalan di Agam Bisa Dilewati

Material Longsor Disingkirkan, Akses Jalan di Agam Bisa Dilewati

Regional
Saat Diplomat Afganistan Belajar Penyelesaian Konflik dari Maluku...

Saat Diplomat Afganistan Belajar Penyelesaian Konflik dari Maluku...

Regional
Forum Komunikasi SMK Sepakat dengan Ridwan Kamil Evaluasi Sistem Pendidikan

Forum Komunikasi SMK Sepakat dengan Ridwan Kamil Evaluasi Sistem Pendidikan

Regional
Pengamat: Pejabat Daerah Tidak Perlu ke Luar Negeri kalau Tidak Ada Manfaat

Pengamat: Pejabat Daerah Tidak Perlu ke Luar Negeri kalau Tidak Ada Manfaat

Regional
PPP Buka Peluang Ketua Umum Diisi dari Luar Partai

PPP Buka Peluang Ketua Umum Diisi dari Luar Partai

Regional
6 Hari Tak Sadarkan Diri, WJ Korban Penganiayaan Siswa SMA Taruna Meninggal Dunia

6 Hari Tak Sadarkan Diri, WJ Korban Penganiayaan Siswa SMA Taruna Meninggal Dunia

Regional
Kebakaran Lahan di Pekanbaru Meluas, Pemadaman Sulit Dilakukan

Kebakaran Lahan di Pekanbaru Meluas, Pemadaman Sulit Dilakukan

Regional
Kata Warga Puncak Bogor soal Suhu yang Semakin Dingin, Lidah Terasa Pahit hingga Penjualan Sayur Menurun

Kata Warga Puncak Bogor soal Suhu yang Semakin Dingin, Lidah Terasa Pahit hingga Penjualan Sayur Menurun

Regional
Selain Lumpuhkan Jalan, Longsor di Agam Hancurkan Ladang dan Irigasi Warga

Selain Lumpuhkan Jalan, Longsor di Agam Hancurkan Ladang dan Irigasi Warga

Regional
Labrak Kepala Dinas Karena Tak Digaji, TKS Ini Ditangkap Polisi

Labrak Kepala Dinas Karena Tak Digaji, TKS Ini Ditangkap Polisi

Regional
Belum Beroperasi, Masjid Ikon Wisata Halal di Padang Terancam Abrasi

Belum Beroperasi, Masjid Ikon Wisata Halal di Padang Terancam Abrasi

Regional
Close Ads X