Belum Ditetapkan KPU, PKB Jabar Serahkan Laporan Harta Kekayaan Caleg yang Diprediksi Jadi Anggota Dewan

Kompas.com - 30/05/2019, 13:31 WIB
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Jawa Barat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  12 calon anggota legislatif terpilih periode 2019-2024 Provinsi Jawa Barat, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Rabu (29/5/2019). Dok PKB JAWA BARATDPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 12 calon anggota legislatif terpilih periode 2019-2024 Provinsi Jawa Barat, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Rabu (29/5/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Jawa Barat ‘curi start’ dengan menyerahkan berkas 12 berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) caleg yang diprediksi menjadi anggota DPRD Jawa Barat

Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat belum mengumumkan siapa saja caleg yang terpilih untuk duduk di DPRD Jawa Barat.

Berkas tersebut diterima oleh jajaran Komisioner KPU Jabar, Endun Abdul Haq di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Cianjur, Kota Bandung, Rabu (29/5/2019).

"Kami sangat mengapresiasi langkah PKB Jabar karena sesuai regulasi. Penyerahan LHKPN ini wajib hukumnya terutama bagi calon terpilih," kata Endun Abdul Haq, di kantor KPU Jabar, Jalan Garut Kota Bandung, usai menerima berkas tersebut.

Baca juga: Dapat 12 Kursi di DPRD Jabar, PKB Beberkan Agenda Prioritas

Endun menjelaskan, pihaknya sampai sejauh ini belum mengetahui secara resmi calon anggota legislatif terpilih yang akan dilantik.

Pihaknya masih menunggu selesainya sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, meski sengketa pemilu tersebut berkaitan dengan hasil pilpres, bukan tidak mungkin bisa berpengaruh pada jadwal penetapan calon anggota legislatif terpilih.

"MK akan mengeluarkan BPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) itu 1 Juli 2019. Kalau tidak ada yang menyengketakan, paling lama empat hari. Setelah itu bisa langsung pleno (penetapan calon terpilih) kita, " ujarnya

Endun menambahkan, pihaknya berharap langkah PKB Jabar ini diikuti pula oleh partai lain. Ia mengakui, PKB Jabar merupakan partai pertama yang menyerahkan LHKPN para calon terpililihnya ke KPU.

"Sesuai peraturan KPU 2109, setiap calon terpilih wajib menyerahkan LHKPN. Mudah-mudahan bisa diikuti peserta pemilu lain, " tegasnya.

Baca juga: Rekapitulasi KPU: Di Papua, Nasdem, PAN, dan PKB 3 Besar

Endun menambahkan, LHKPN paling lambat diserahkan tujuh hari setelah penetapan calon legislatif. Lantaran adanya gugatan hasil Pemilu 2019 di MK, maka kemungkinan penetapan calon terpilih baru bisa dilakukan pada akhir Juli mendatang.

"Kalau tidak menyerahkan LHKPN, sanksinya calon terpilih ini tidak bisa dilantik sebagai anggota legislatif," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris DPW PKB Jabar Sidkon Djampi mengatakan partainya mempunyai tim tersendiri yang fokus mengurusi laporan kekayaan tersebut. Tim beserta 12 calon anggota DPRD Jabar yang diprediksi terpilih ini bekerja semenjak masing-masing menerima email dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengisi LHKPN.

"Ada 12 orang yang dapat email KPK. Kami melakukan penghitungan dan memang ada 12 orang yang diprediksi masuk DPRD Provinsi Jabar,” tandasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2.070 Pasien Covid-19 Sembuh di RS Lapangan Surabaya, Khofifah: Syukurlah, Nol Kematian

2.070 Pasien Covid-19 Sembuh di RS Lapangan Surabaya, Khofifah: Syukurlah, Nol Kematian

Regional
Menkominfo Sebut 12.548 Desa dan Kelurahan di Indonesia Belum Dapatkan Layanan 4G

Menkominfo Sebut 12.548 Desa dan Kelurahan di Indonesia Belum Dapatkan Layanan 4G

Regional
Gubernur Gorontalo Minta Pjs Bupati Sukseskan Pilkada Bebas Covid-19

Gubernur Gorontalo Minta Pjs Bupati Sukseskan Pilkada Bebas Covid-19

Regional
Klaster Setda Kudus, 6 PNS Terjangkit Virus Corona dan 1 Meninggal Dunia

Klaster Setda Kudus, 6 PNS Terjangkit Virus Corona dan 1 Meninggal Dunia

Regional
Khofifah Tunjuk 6 Penjabat Sementara Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Kampanye

Khofifah Tunjuk 6 Penjabat Sementara Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Kampanye

Regional
Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Regional
Ganjar Lantik 6 Penjabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Ganjar Lantik 6 Penjabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Regional
Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron 'Cinta Fitri'

Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron "Cinta Fitri"

Regional
Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Regional
Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Regional
Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Regional
Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Regional
Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Regional
Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Regional
Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X