Khofifah: Jangan Mudah Termakan Isu, Segera Tabayyun...

Kompas.com - 24/05/2019, 18:40 WIB
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak terprovokasi aksi kelompok yang membuat wilayah menjadi tidak kondusif.

“Jangan mudah termakan isu, segera tabayyun (klarifikasi) jika ada yang kurang jelas. Cari informasi yang benar-benar valid karena saat-saat seperti ini banyak beredar berita bohong yang bermaksud memprovokasi dan mengadu domba masyarakat,” ucapnya di Surabaya, Jumat (24/5/2019).

Dia mendukung langkah dan upaya Polri/TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur.

Baca juga: Isu Santri Blokade Suramadu pada 22 Mei, Ini Penjelasan Polisi

 

Salah satunya, meminta polisi mengusut tuntas pelaku kasus pembakaran Mapolsek Tambelangan, Sampang, pada Rabu (22/5/2019) malam.

“Kami mendorong polisi segera memproses hukum siapa pun pelaku dan provokator pembakar mapolsek tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, pelaku yang anarkistis harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak bisa dibenarkan apapun alasannya.

 

Sementara itu, terkait unjuk rasa 22 Mei lalu, Khofifah mengungkapkan bahwa aksi lazim digunakan sebagai instrumen untuk mengomunikasikan keinginan dan menyampaikan aspirasi di negara demokrasi.

Baca juga: 7 Fakta Pembakaran Mapolsek Tambelangan, Dipicu Video Hoaks hingga Ditemukan Satu Kardus Bom Molotov

Unjuk rasa, lanjut dia, merupakan cara lain untuk mengawal dan mengkritik kebijakan pemerintah jika dianggap tidak sejalan dengan keinginan rakyat.

“Yang menjadi salah apabila aksi damai justru diwarnai perilaku anarkistis, kekerasan dan perusakan, apalagi jika sampai menimbulkan korban jiwa,” katanya.

Mantan menteri sosial itu menekankan agar semua pihak menghormati kesepakatan yang sudah tertuang dalam konstitusi dan regulasi, termasuk memberi amanah pada Mahkamah Konstitusi yang memiliki legitimasi memutus sengketa hasil pemilu.

“Merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI,” katanya.



Terkini Lainnya


Close Ads X