BANDUNG, KOMPAS.com – Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf menilai, kinerja DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 tidak menonjol.
“Dengan segala permohonan maaf saya. Kinerja (dewan sebelumnya) standar, biasa saja, adem ayem, sangat akomodatif dengan pemerintah, tidak ada hal-hal signifikan untuk menjadi perhatian eksekutif,” ujar Asep dihubungi Kompas.com, Kamis (23/5/2019).
Itu terlihat dari beberapa kasus yang mencuat ke permukaan, seperti banjir, Kawasan Bandung Utara (KBU), daerah selatan yang tertinggal. Asep melihat, dewan tidak banyak bersuara, tidak ada kritikan tajam.
Baca juga: Formasi Kursi DPRD Jabar Kemungkinan Berubah, Ini Kata Ridwan Kamil
Selain itu, selama 2014-2019, Asep melihat dewan tidak banyak mengeluarkan inisiatif. Padahal inisiatif itu memperlihatkan kualitas dewan.
“Bu Ine (ketua DPRD Jabar) relatif banyak mengadakan komunikasi akomodatif, kompromistik,” tuturnya.
Untuk itu, ia mencatat tiga hal yang harus diperbaiki oleh dewan periode yang baru. Pertama, Jabar kini menjadi perhatian nasional. Banyak proyek nasional yang dikerjakan di Bandung.
Karenanya, dewan yang baru wajib mengejar substansi dengan kemampuan untuk memahami kondisi Jabar yang baru ini.
Kedua, jangan melihat konstelasi politik sesaat. Dewan harus mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyatnya.
“Bagaimana rakyat dilindungi dengan kemampuan dewan. Memperjuangkan apa yang dibutuhkan rakyat, itu yang penting. Politik 2024, jangan terlalu dipikirkan,” ungkapnya.
Ketiga, gunakan anggaran untuk hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perbanyaklah perda inistiaf dewan dan menunjukkan bahwa dewan memiliki kualitas.
Suara rakyat
Warga Kota Bandung, Rinda Aunillah mengkritisi kinerja DPRD Jabar 2014-2019, khususnya keberpihakan dewan terhadap lingkungan dan perlindungan satwa liar.
Selama ini, DPRD Jabar masih melakukan pendekatan lama dalam persoalan lingkungan. Dewan mengurus persoalan lingkungan dari aspek ruang sehingga tidak terdengar upaya perlindungan ekosistem secara keseluruhan.
“Sepanjang lima tahun ini, coba apa kebijakan DPRD Jabar yang pro satwa liar? Hening,” tuturnya.
Baca juga: Istri Wali Kota Bandung Berpotensi Terpilih Jadi Anggota DPRD Jabar
Untuk itu, ia berharap DPRD Jabar yang baru bisa menjadi saluran rakyat untuk menyuarakan aspirasi. Ada pendekatan baru dari DPRD Jabar dengan membuka keran komunikasi dan turun ke lapangan berinteraksi dengan warga.