DPRD Jabar Tetapkan Ridwan Kamil-Uu Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa Pengumuman Hasil Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat perihal Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2018-2023 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (25/7/2018).

Dalam rapat yang berjalan sekitar 15 menit tersebut, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil bersama Uu Ruzhanul Ulum diumumkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih.

“Sesuai amanat undang-undang, tadi sudah saya sampaikan, DPRD diberikan waktu lima hari dari penetapan KPU Jawa Barat kemarin. Alhamdulillah kami hari ini bisa mengumumkan amanat undang-undang tersebut,” kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi saat ditemui seusai Rapat Paripurna Istimewa, Rabu pagi.

Baca juga: Ridwan Kamil Akan Bentuk Majelis Pertimbangan Gubernur

Lebih lanjut Ineu menambahkan, dalam waktu dekat nota berita acara hasil rapat paripurna istimewa DPRD Jawa Barat yang menetapkan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih akan dikirimkan ke Presiden melalui Kementrian Dalam Negeri.

“Secepatnya kami akan menindaklanjuti itu dan menyampaikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kalau hari ini administrasi selesai, besok kami kirimkan,” ujarnya.

Ineu berharap, gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih bisa membangun sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Jawa Barat.

“Yang penting sinergitas ke depan yang harus dibangun antara DPRD dan eksekutif. Karena kita sama-sama bagian dari pemerintahan Jawa Barat. Pilkada sudah berakhir, ke depan kita harus membicarakan pembangunan Jawa Barat,” ucapnya.

Baca juga: Langkah Ridwan Kamil Setelah Jadi Gubernur Jabar Terpilih

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil mengatakan, sambil menunggu pelantikan Gubernu dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang rencananya akan digelar pada tanggal 17 September 2019, singkronisasi program kerja akan dilakukan bertahap.

“2019 itu harus berjalan seratus persen program Rindu,” ujarnya.

Emil menambahkan, dia bersama wakilnya akan bekerja lebih awal sebelum pelantikan untuk memastikan realisasi janji-janji kampanye bahkan sebelum pelantikan.

“Ada peraturan Permendagri nomo 22 tahun 2018 yang menyatakan walau belum dilantik pasangan terpilih boleh ikut menyingkronisasikan program kerja. Maka kita butuh waktu dan minta izin agar di KUA PPAS jangan diparipurnakan sebelum diisi dengan visi misi pasangan Rindu,” tandasnya.