5 Fakta Pernyataan Gubernur Terkait Aksi 22 Mei, Jangan Terprovokasi hingga Bekerja Saja Seperti Biasa

KOMPAS.com - Gubernur Daerah Istimewa Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau warganya untuk tidak ikut aksi 22 Mei di Jakarta.

Menurut Sri Sultan, aksi tersebut tidak menyelesaikan masalah terkait dugaan kecurangan hasil Pemilu 2019.

Menurutnya, masalah itu bisa diselesaikan melalui jalur hukum dan ketentuan perundangan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, warga Jawa Timur lebih baik bekerja saja seperti biasanya daripada berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi 22 Mei.

Berikut ini komentar sejumlah kepala daerah terkait aksi 22 Mei:

1. Gubernur DIY: Ikuti koridor hukum untuk selesaikan masalah pemilu

TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat menggelar jumpa pers mengenai pemotongan nisan salib di Kotagede, Kamis (20/12/2018).

Sri Sultan mengatakan, perbedaan dalam demokrasi, khususnya selama pelaksanaan Pemilu 2019, merupakan hal biasa meski tetap perlu memperhatikan batas-batas yang disepakati sesuai undang-undang.

"Perbedaan pendapat itu biasa saja tidak ada masalah. Demokrasi itu seperti hanya bagaimana batas-batas itu harus dipahami semua pelaku politisi maupun para pejabat," kata dia.

Dirinya mengimbau, semua pihak untuk mengikuti jalur hukum untuk menyelesaikan masalah dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 lalu.

"Konteksnya (aksi apa) kan tidak tahu persis. Lha kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu, ya diakui saja mesti ada kekurangan, masak sempurna tidak ada masalah, karena ada orang yang juga berbuat masalah, kan gitu. Tetapi kalau masalah itu bisa diselesaikan sesuai ketentuan perundangan, sudah selesai," kata Sultan, seusai menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-111 di Alun-alun Utara, Yogyakarta, Senin (20/5/2019).

Baca Juga: Ramai-ramai Isu Aksi 22 Mei, Ini Kata Sultan HB X

2. Gubernur Khofifah imbau warganya bekerja seperti biasa

KOMPAS.com/M.AGUS FAUZUL HAKIM Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat sidak harga sembako di Pasar Pahing Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (3/5/2019).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau warganya untuk tidak ikut berangkat ke Jakarta pada hari pengumuman Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang.

Warga diminta tetap beraktivitas seperti biasa, menjalankan ibadah puasa bersama keluarga di tempat tinggal masing-masing.

"Hasil Pemilu mari kita serahkan kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU. Lebih baik kita tetap beribadah di rumah, di pesantren atau di masjid masing-masing," kata Khofifah, usai buka bersama di Mapolda Jawa Timur, Jumat (17/5/2019).

Baca Juga: Pengumuman Pilpres 2019, Khofifah Imbau Warga Jatim Tak Pergi ke Jakarta

3. Gubernur NTB Zulkieflimansyah: Jaga persatuan dan kesatuan

Dok. Humas Provinsi NTB Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Zulkieflimansyah meminta seluruh warga NTB tetap menjaga suasana daerah tetap kondusif menjelang pengumuman hasil perolehan suara dari KPU RI tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Malalui surat imbauan Gubernur bernomor 720/101/V/BKBPDN/2019, tanggal 20 Mei 2019, Gubernur Zul mengingatkan perlu adanya upaya untuk terus menerus merawat keberagaman dan persatuan yang sudah terjaIin sebagai modal sosial berharga bagi daerah dan bangsa.

Terutama, usai terlaksananya pesta demokrasi Pemilu 2019 lalu.

"Agar semua pihak tetap menjaga persatuan, kesatuan dan keamanan serta rasa persaudaraan di NTB, meskipun berbeda pilihan baik dalam Pilpres maupun pemilihan anggota legislatif," kata Gubernur Zul, seperti dikutip dalam keterangan pers, Selasa (21/5/2019).

Baca Juga: Gubernur NTB Minta Warga Jaga Persatuan dan Keamanan Jelang 22 Mei

4. Gubernur Sulsel Nurdin: Jangan terprovokasi

Kompas.com/HIMAWAN Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat diwawancara di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/5/2019).

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta warganya tidak mengikuti ajakan tersebut dan memercayakan KPU untuk hasil penghitungan Pemilu 2019.

Menurutnya, penetapan hasil Pilpres yang dilakukan oleh KPU sudah diamanatkan oleh negara. Untuk itu, ia menyebut tak perlu menanggapi secara berlebihan karena hasilnya akan ditetapkan KPU pada 22 Mei 2019.

"Mohon tidak ikuti arahan yang bertentangan dengan undang-undang. Juga ke seluruh masyarakat tidak ikut imbauan people power," kata Nurdin Abdullah, di Makassar, seusai menghadiri sebuah acara di Kota Makassar, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga: Gubernur Sulsel Minta Warganya Tidak Tanggapi "People Power" secara Berlebihan

5. Gubernur Maluku Murad Ismail: Tetap tenang dan tak terpancing "people power"

KOMPAS.com/Ihsanuddin Murad Ismail dan Barnabas usai dilantik sebagai Gubernur Maluku 2019-2024 oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Gubernur Maluku Murad Ismail mengimbau seluruh masyarakat Maluku tetap tenang dan tidak terpancing dengan wacana people power yang akan berlangsung saat pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019 mendatang.

"Saya sebagai Gubernur Maluku bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri di Maluku ini. Saya imbau kepada kita semua umat beragama jangan terpancing dan terpangaruh dengan apa-apa yang ada di Jawa sana, di Maluku ini kita basudara luar biasa," kata Murad.

Hal itu disampaikan Murad usai Safari Ramadhan sekaligus buka puasa bersama dengan masyarakat Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon, di Masjid An-Nur desa tersebut, Senin (20/5/2019) malam.

Baca Juga: Gubernur Maluku Minta Warga Tidak Terpengaruh Isu "People Power"

Sumber: KOMPAS.com (Rahmat Rahman Patty, Himawan, Karnia Septia, Achmad Faizal, Caroline Damanik)