Gubernur Sulsel Minta Warganya Tidak Tanggapi "People Power" secara Berlebihan

MAKASSAR, KOMPAS.com — Ajakan people power yang terus menggema pada 22 Mei 2019 ditanggapi dingin oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Nurdin meminta warganya tidak mengikuti ajakan tersebut dan memercayakan KPU untuk hasil penghitungan Pemilu 2019.

Menurutnya, penetapan hasil pilpres yang dilakukan oleh KPU sudah diamanatkan oleh negara. Untuk itu, ia menyebut tak perlu menanggapi secara berlebihan karena hasilnya akan ditetapkan KPU pada 22 Mei 2019.

"Mohon tidak ikuti arahan yang bertentangan dengan undang-undang. Juga ke seluruh masyarakat tidak ikut imbauan people power," kata Nurdin Abdullah di Makassar seusai menghadiri sebuah acara di Kota Makassar, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Masyarakat Lamongan Peduli Negeri Unjuk Rasa Tolak Ajakan People Power

Gubernur yang juga bergelar profesor ini mengatakan keputusan KPU harus dihormati setiap warga. Ia mengatakan pasca-Pilpres 2019 ada banyak PR utama yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah soal pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, ia mengajak seluruh warganya untuk membangun silaturahmi seusai pemilihan presiden.

"Untuk sengketa pemilu sudah ada lembaga resmi yang akan mengurusnya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan sejumlah kepala daerah dan tokoh nasional mengadakan pertemuan yang dibalut dengan buka puasa bersama yang dinilai mampu menghentikan polarisasi yang kian meruncing di tengah-tengah masyarakat pasca-Pemilu 2019 serentak dilaksanakan.

Baca juga: Kiai dan Pendekar Madiun Doakan Pendukung People Power Dapat Hidayah

Forum yang bertajuk "Silaturahmi Bogor untuk Indonesia" itu juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Gubernur NTB Zulkilfimansyah, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Pada kesempatan itu, seluruh kepala daerah tersebut serta tokoh nasional, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun tampak kompak menyatukan tangan dan menyepakati untuk menjaga perdamaian sampai 22 Mei 2019.