Dedi Mulyadi: Gugat ke MK Lebih Terhormat daripada Aksi Politik di Jalanan

Kompas.com - 21/05/2019, 16:25 WIB
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 Ma’ruf Amin saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Pangandaran, Kamis (28/2/2019). KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 Ma’ruf Amin saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Pangandaran, Kamis (28/2/2019).

KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin Daerah Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi kubu Prabowo-Subianto yang akan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dedi menilai, gugatan ke MK itu merupakan langkah lebih terhormat dan sesuai konstitusi daripada melakukan aksi politik hukum di jalanan.

"Lebih terhormat menggugat hasil pemilu di MK daripada melakukan aksi politik di jalanan," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Aparat Pakai Motor Keliling Pemalang Antisipasi Massa yang Tak Puas Hasil Pemilu

Menurut Dedi, langkah seorang negarawan itu selalu menggunakan koridor konstitusi dalam menyelesaikan setiap problem. Mahkamah Konstitusi, kata dia, adalah pintu konstitusi yang bisa ditempuh siapa pun yang keberatan atas baik hasil pemilihan presiden maupun pemiliha legislatif.

"Sehingga jalan itu (menggugat ke MK) lebih baik dibanding dengan langkah politik hukum jalanan dalam menyelesaikan setiap problem yang sebenarnya tak akan selesai, bahkan akan menyebabkan masalah baru dalam kehidupan demokrasi," tandas ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu kembali dan menerima hasil pemilu 2019 dengan legawa.

"Hasil pemilu sudah diumumkan dan Jokowi-Ma'ruf Amin raih suara terbanyak. Mari kita hormati hasil pemilu yang sudah memakan korban jiwa. Mereka sudah berkorban demi menegakkan demokrasi," kata Dedi.

Baca juga: Aparat Pakai Motor Keliling Pemalang Antisipasi Massa yang Tak Puas Hasil Pemilu

Menurut Dedi, Jokowi-Ma'ruf Amin bisa melanjutkan pembangunan yang selama ini sudah dilakukan dengan baik. Sementara untuk yang kalah, kubu Prabowo-Subianto bisa menjadi oposisi tetapi sesuai koridor hukum.

"Jika menjadi oposisi, silakan memberi kritik konstruktif berdasarkan fakta dan data. Tapi tidak berdasarkan hoaks karena jndonesia tidak mengenal kritik berdasarkan hoaks," tandas Dedi.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X