Keluarga Ini Pilih Lepaskan Bantuan Pemerintah agar Bisa Hidup Mandiri

MAGELANG, KOMPAS.com - Ipung Wiryanti (42), memilih untuk mengundurkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) dari Kementerian Sosial.

Warga Kampung Wates Beningan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah itu ingin berjuang secara mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.

"Saya ingin maju, saya putuskan untuk mundur dari PKH. Masa bergantung terus sama bantuan pemerintah," ujar Ipung, ditemui di rumahnya, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Hafidh, Anak Penjual Mainan, Raih Nilai UNBK Sempurna dengan Rata-rata 100

Sejak 2015, ibu tiga anak itu tercatat sebagai KPM dan menerima bantuan senilai Rp 1,5 juta setiap tiga bulan. Ia bertekad bulat tidak lagi menerima bantuan PKH mulai tahun ini.

Sebelumnya, bantuan tersebut ia gunakan untuk membantu biaya sekolah dua anaknya, Tea Mawarsari (20) dan Yosa Febri Prasetya (18). Sebagian lagi untuk menambah modal berjualan sembako dan baju secara online.

Selain itu, ia juga menjadi sales sebuah minuman fermentasi keliling.

Usaha dan kerja keras Ipung tersebut tidak lain untuk membantu sang suami, Susanto (43), yang bekerja sebagai tukang servis kamera. Terlebih mereka juga harus menanggung biaya pengobatan anak bungsunya, Yoga Raharja (16), yang menderita penyakit hidrosefalus.

Baca juga: Cerita Farid Jadi Ketua KPPS Muda Saat Tak Ada Orang Lain yang Mau...

Ia mengakui biaya pengobatan penyakit anaknya tidak sedikit. Ipung memiliki BPJS tapi enggan memanfaatkannya karena prosedur yang terlalu memberatkan baginya. Sehingga ia putuskan untuk ke dokter dekat rumahnya.

"Kalau pakai BPJS harus minta rujukan ke puskesmas, harus bawa anak saya. Saya tidak sanggup gendong atau bawa anak bungsu ke puskemas," ungkapnya.

Di tengah kondisinya itu Ipung tetap bersyukur. Apa yang menjadi keputusannya keluar dari PKH diharapkan menjadi motivasi bagi KPM lainnya. Diharapkan pula bantuan PKH dapat tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan.

"Semoga bantuan PKH yang saya lepas ini bisa untuk yang lain, yang benar-benar membutuhkan," tuturnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Magelang, Hardi Siswantono mengatakan, setiap tahun jumlah KPM yang mundur mengalami peningkatan.

Rinciaannya, pada 2016 ada 2 KPM, 2017 ada 4 KPM, 2018 ada 5 orang, dan 2019 ada 11 KPM.

"Sejak tahun 2016-2019 tercatat ada 22 KPM yang mundur karena mampu dan mandiri. Di Kota Magelang PKH diluncurkan tahun 2015," jelas Hardi.

Untuk tahun ini, tujuh KPM termasuk Ipung Wuryanti masuk kategori graduasi mandiri yang merupakan indikator keberhasilan KPM peserta PKH.

Ada dua hal penting agar KPM bisa graduasi mandiri, yakni mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mempunyai kesadaran perubahan sikap untuk mandiri tidak menerima lagi bantuan PKH.

"Mereka ini menjadi contoh, motivasi, bagi KPM lain yang sudah mampu dan mandiri supaya bisa mundur. Memberi kesempatan keluarga miskin lain yang lebih membutuhkan," tuturnya.

Hardi berujar, Pemerintah Kota Magelang mendorong untuk mewujudkan graduasi mandiri KPM PKH. Tidak hanya menunggu, namun juga pro aktif. Sampai saat ini tercatat ada 2.831 KPM di seluruh Kota Magelang.