Menteri Susi Pimpin Pengejaran 7 Kapal Ikan Asing di Natuna

Kompas.com - 19/04/2019, 16:26 WIB
Foto Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat paddling di dekat kapal Silver Sea 2 yang ditangkap akibat illegal fishing. Instagram @susipudjiastuti115Foto Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat paddling di dekat kapal Silver Sea 2 yang ditangkap akibat illegal fishing.
Penulis Aprillia Ika
|

KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau pada 15-16 April 2019.

Dalam operasi yang didukung oleh armada TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun, Menteri Susi berhasil mendeteksi keberadaan tujuh kapal perikanan asing berbendera China yang sedang melintas di Laut Natuna Utara.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agus Suherman dalam siaran persnya mengatakan, setelah berhasil dideteksi melalaui radar, KRI Usman Harun melakukan pengejaran terhadap ketujuh kapal tersebut.

Kemudian dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap tujuh kapal atas nama Zhong Tai tersebut.

 Baca juga: Jelang Coblosan, Menteri Susi Pimpin Langsung Operasi Illegal Fishing di Natuna

"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga kapal tersebut dalam pelayaran dari Tiongkok menuju Mozambiq serta seluruh alat tangkap yang dimiliki tersimpan di dalam palka serta tidak ditemukan adanya hasil tangkapan. Sehingga, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti awal untuk menduga kapal-kapal tersebut melakukan illegal fishing di perairan Indonesia," jelas Agus Suherman, seperti dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (19/4/2019). 

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.

Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Baca juga: Menteri Susi: Kalau Perlu Saya Perintahkan Saja Tenggelamkan di Tengah Laut

Namun sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila ditemukan kapal perikanan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin penangkapan ikan.

Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesta Miras dan Berjudi di Tengah Corona, Sekelompok Pemuda Dihukum Rendam di Kolam Sampah

Pesta Miras dan Berjudi di Tengah Corona, Sekelompok Pemuda Dihukum Rendam di Kolam Sampah

Regional
Kapal Yacht dari Australia Dibegal di Perairan Lampung

Kapal Yacht dari Australia Dibegal di Perairan Lampung

Regional
5 Hari Hilang di Hutan, Pria Ini Makan Beras dan Minum Air dari Lumut untuk Bertahan Hidup

5 Hari Hilang di Hutan, Pria Ini Makan Beras dan Minum Air dari Lumut untuk Bertahan Hidup

Regional
Kalsel Butuh Tiga Bulan Persiapan untuk Terapkan New Normal

Kalsel Butuh Tiga Bulan Persiapan untuk Terapkan New Normal

Regional
Pecat 109 Tenaga Medis, Bupati Ogan Ilir Persilakan Ombudsman Datang

Pecat 109 Tenaga Medis, Bupati Ogan Ilir Persilakan Ombudsman Datang

Regional
Untuk Pertama Kalinya, Jalur Gentong Tasikmalaya Tak Macet Saat Lebaran

Untuk Pertama Kalinya, Jalur Gentong Tasikmalaya Tak Macet Saat Lebaran

Regional
Ditunjuk Jokowi, Gorontalo Kaji Penerapan New Normal agar Masyarakat Tak Bingung

Ditunjuk Jokowi, Gorontalo Kaji Penerapan New Normal agar Masyarakat Tak Bingung

Regional
Polisi Sita 87 Balon Udara Milik Warga, Salah Satunya Berukuran 35 Meter

Polisi Sita 87 Balon Udara Milik Warga, Salah Satunya Berukuran 35 Meter

Regional
Kendaraan yang Diminta Putar Balik di Tol Jakarta-Cikampek Didominasi Mobil Pribadi

Kendaraan yang Diminta Putar Balik di Tol Jakarta-Cikampek Didominasi Mobil Pribadi

Regional
Usai Tabrak Rumah Warga, Kapolsek Ini Sempat Tak Mengaku

Usai Tabrak Rumah Warga, Kapolsek Ini Sempat Tak Mengaku

Regional
Pemprov DIY Susun Aturan Penerapan New Normal

Pemprov DIY Susun Aturan Penerapan New Normal

Regional
Video Viral Warga Desa 'Usir' Pendatang dengan Meriam Bambu, Ini Faktanya

Video Viral Warga Desa "Usir" Pendatang dengan Meriam Bambu, Ini Faktanya

Regional
Bupati Ogan Ilir Tegaskan Tidak Akan Menerima 109 Tenaga Medis yang Sudah Dipecat

Bupati Ogan Ilir Tegaskan Tidak Akan Menerima 109 Tenaga Medis yang Sudah Dipecat

Regional
Wagub Kaltim Sebut APBD Tak Mampu Tangani Banjir Samarinda, Butuh Bantuan Pusat

Wagub Kaltim Sebut APBD Tak Mampu Tangani Banjir Samarinda, Butuh Bantuan Pusat

Regional
Antisipasi Arus Balik Lebaran, Masuk Bali via Pelabuhan Ketapang Harus Punya Surat Bebas Covid-19

Antisipasi Arus Balik Lebaran, Masuk Bali via Pelabuhan Ketapang Harus Punya Surat Bebas Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X