Deddy Mizwar Pernah Beritahu Jokowi soal Masalah Meikarta

Kompas.com - 22/03/2019, 15:18 WIB
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12/2018).

KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Deddy Mizwar mengatakan, pernah melapor ke Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi) terkait penilaiannya yang menemukan masalah dalam proyek pembangunan Meikarta, di Kabupaten Bekasi.

"Makanya saya laporkan ke Pak Jokowi, menteri sudah pada ngomong. Kalau saya keluarkan saya dipenjara," kata Deddy Mizwar saat bersaksi di sidang lanjutan suap proyek Meikarta, dengan terdakwa Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin, di Ruang I Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Sidang Kasus Suap Meikarta, Ada Permintaan Rp 1 M dari DPRD Bekasi untuk Bahas Raperda RDTR

Jokowi, kata Deddy, meminta agar pembangunan kawasan terpadu Meikarta dibangun harus sesuai prosedur dan peraturan.

Dalam persidangan, Deddy mengatakan bahwa aksi Lippo Group yang ingin membangun kawasan terpadu Meikarta, di Kabupaten Bekasi, diibaratkan dengan istilah "membangun negara di atas negara".

"Harus ada rekomendasi, ini Lippo kayaknya negara di dalam negara. 500 hektar mau di bangun, dua juta orang. Skala metropolitab tanpa ada rekomendasi, apa kata dunia," ujar Deddy saat menjawab pertanyaan Anggota Majelis Hakim Lindawati.

Baca juga: Sidang Kasus Suap Meikarta, Aher, Deddy, dan Soni Akui Tak Terima Suap, hingga Aher Bertemu Neneng di Moskwa

Dalam persidangan tersebut, Deddy yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKPRD) Provinsi Jawa Barat ini ditanya seputar proyek pembangunan Meikarta, di Kabupaten Bekasi oleh Majelis Hakim.

Dia menuturkan, ada hal yang tidak beres dilakukan oleh Lippo Group dalam pembangunan Meikarta, seperti luas lahan sebanyak 500 hektar yang dipromosikan Lippo Group dalam pembangunan Meikarta.

"Ternyata 500 hektar tadi peruntukan bukan untuk rumah, kenapa diproyeksikan untuk rumah. Sementara sesuai SK Gubernur tahun 1993, rekomendasi lahan untuk Meikarta hanya 84,6 hektar saja yang diperuntukkan untuk rumah," kata dia.

Oleh karena itu, kata Deddy, atas dasar hal tersebut dirinya memberikan pernyataan yang berisi agar pembangunan Meikarta dihentikan sementara.

"Makanya atas dasar itu, stop yang 500 hektar dan yang kedua yang 84,6 hektar harus segera dikeluarkan (rekomendasi), karena itu haknya Lippo. Maka muncul lah RDC (rekomendasi dengan catatan) tadi di atas kertas," katanya.

Dalam persidangan, Deddy juga dimintai keterangan terkait rekomendasi dengan catatan (RDC) sebagai dasar bagi Lippo Group melanjutkan pembangunan Meikarta, pasca-Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPTT) dikeluarkan Bupati Bekasi Neneng Yasin pada 12 Mei 2017.

Deddy mengatakan, RDC yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat untuk pembangunan Meikarta juga tidak ada sangkut pautnya dengan Ahmad Heryawan atau Aher yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tulungagung Banyak Zona Hijau Covid-19, Bupati Belum Terapkan Belajar Tatap Muka untuk TK-SMP

Tulungagung Banyak Zona Hijau Covid-19, Bupati Belum Terapkan Belajar Tatap Muka untuk TK-SMP

Regional
Detik-detik Prada Hengky Hilang di Papua Saat Kejar Orang Mencurigakan

Detik-detik Prada Hengky Hilang di Papua Saat Kejar Orang Mencurigakan

Regional
Seorang Brimob Gadungan Ditangkap, Polisi: Dia Pakai Baju Dinas untuk Gaya-gayaan

Seorang Brimob Gadungan Ditangkap, Polisi: Dia Pakai Baju Dinas untuk Gaya-gayaan

Regional
Soal Baliho Rizieq, Satpol PP: Kalau yang Memasang Bisa Menurunkan Sendiri, Itu Lebih Baik...

Soal Baliho Rizieq, Satpol PP: Kalau yang Memasang Bisa Menurunkan Sendiri, Itu Lebih Baik...

Regional
Prajurit Hilang Saat Patroli di Tembagapura, TNI Minta Bantuan Basarnas

Prajurit Hilang Saat Patroli di Tembagapura, TNI Minta Bantuan Basarnas

Regional
Positif Covid-19 Setelah Pulang Takziah dari Jakarta, Guru TK Sempat ke Sekolah

Positif Covid-19 Setelah Pulang Takziah dari Jakarta, Guru TK Sempat ke Sekolah

Regional
Angka Covid-19 Jateng Tertinggi Nasional, Ganjar: Itu Karena Satgas Pusat Telat Input Data

Angka Covid-19 Jateng Tertinggi Nasional, Ganjar: Itu Karena Satgas Pusat Telat Input Data

Regional
Pemprov Jatim Siapkan 3 Jalan Penghubung dari Tol Trans Jawa ke Jalur Lintas Selatan

Pemprov Jatim Siapkan 3 Jalan Penghubung dari Tol Trans Jawa ke Jalur Lintas Selatan

Regional
Dua Pegawai KAI Positif Covid-19, Salah Satunya Masinis

Dua Pegawai KAI Positif Covid-19, Salah Satunya Masinis

Regional
3 Guru dan 2 Murid di Yogyakarta Positif Covid-19, Diduga Tertular di Sekolah

3 Guru dan 2 Murid di Yogyakarta Positif Covid-19, Diduga Tertular di Sekolah

Regional
Pemkot Probolinggo: Pesan Berantai Wakil Wali Kota Meninggal Hoaks

Pemkot Probolinggo: Pesan Berantai Wakil Wali Kota Meninggal Hoaks

Regional
Gara-gara Menangis Ditinggal Masak Ibunya, Bocah 2 Tahun Dianiaya Ayah hingga Tangannya Patah

Gara-gara Menangis Ditinggal Masak Ibunya, Bocah 2 Tahun Dianiaya Ayah hingga Tangannya Patah

Regional
Libur Panjang Akhir Oktober Dituding Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19 di Jateng

Libur Panjang Akhir Oktober Dituding Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19 di Jateng

Regional
Gigi Bangkai Paus yang Terdampar di Bali Hilang, KKP: Seluruh Tubuh Paus Tak Boleh Dimanfaatkan

Gigi Bangkai Paus yang Terdampar di Bali Hilang, KKP: Seluruh Tubuh Paus Tak Boleh Dimanfaatkan

Regional
Ketua FPI Pekanbaru dan Satu Anggotanya Diperiksa Polisi, Ini Penyebabnya

Ketua FPI Pekanbaru dan Satu Anggotanya Diperiksa Polisi, Ini Penyebabnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X