Tolak Tambang, Warga Konkep Duduki Kantor Gubernur Sultra, Dibubarkan dengan Gas Air Mata

Kompas.com - 06/03/2019, 17:27 WIB
Ratusan warga Kabupaten Konawe Kepulauan menduduki kantor gubernur Sultra, menolak kegiatan 15 Izin Usaha Pertambangan di wilayah mereka (KOMPAS.com/KIKI ANDI PATI) Ratusan warga Konkep demo tolak tambang di kantor gubernur SultraRatusan warga Kabupaten Konawe Kepulauan menduduki kantor gubernur Sultra, menolak kegiatan 15 Izin Usaha Pertambangan di wilayah mereka (KOMPAS.com/KIKI ANDI PATI)


KENDARI, KOMPAS.com - Ratusan warga dari Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (6/3/2019).

Aksi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pemerintah yang dinilai enggan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sebelumnya, pada Senin (4/3/2019), ratusan warga juga telah datang ke Kantor Gubernur Sultra menyampaikan aspirasi mereka menolak keberadaan IUP, bahkan beberapa warga sempat melakukan aksi kubur diri sebagai bentuk protes.

Koordinator FRSBW, Mando Maskurin menyatakan, warga meminta kejelasan dari Pemerintah Provinsi Sultra mengenai kapan IUP yang ada di Konkep dicabut.

Baca juga: Tim SAR Kembali Temukan 2 Jasad Korban Longsor Tambang Emas di Sulut

"Kami warga Konkep resah karena jika tambangnya sudah beroperasi, maka kami tidak bisa lagi untuk bertani, nelayan, dan Konkep tidak bisa menjadi daerah parisiwata karena sudah rusak," ungkap Mando, dalam orasinya.

Mando mengatakan, warga Konkep sudah sering kali menyampaikan aspirasinya di kantor gubernur, namun tidak pernah berhasil bertemu langsung dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi.

"Gubernur hanya mau ketemu dengan warga kalau saat pilkada. Kalau sekarang kami mengeluh, kami tidak didengar," teriak warga.

Menurut warga, luas daratan Kabupaten Konawe Kepulauan hanya 1.513,98 km tidak bisa dijadikan kawasan bertambangan. Hal itu merujuk pada UU No 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir.

Apalagi, di Konkep ada 15 IUP, dan  telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan RTRW menyebutkan, di Kabupaten Konawe Kepulauan hanya ada tiga sektor yang bisa dikembangkan yakni sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Warga ditemui oleh Plt Kadis ESDM Sultra, Andi Azis. Ia mengatakan bahwa saat ini gubernur tidak berada di tempat.

Baca juga: Selasa Malam, Sudah 11 Kantong Jenazah Dievakuasi di Tambang Emas Sulut, Sebagian Tak Utuh

Terkait permintaan warga untuk mencabut IUP, pihaknya harus menyampaikan ke gubernur dan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait.

"Kami tinjau kembali tidak bisa langsung dicabut. Karena ada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kementerian, kami dudukkan dulu," terang Azis.

Warga enggan menerima penjelasan kadis tersebut, dan bersikukuh akan menduduki kantor gubernur hingga mendapat penjelasan dari Gubernur Sultra.

Karena tak mau bubar, ratusan warga yang berada di bawah terik matahari itu berhamburan seteleh ditembakkan gas air mata dan semprotan air dari mobil water canon oleh petugas kepolisian. Akibat peristiwa ini, dua orang warga terluka. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X